Anak SD di NTT Bunuh Diri, KPAI Imbau Pendampingan Sosial untuk Keluarga dan Teman Sekolah

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta lembaga terkait memberikan pendampingan psikososial untuk saudara dan keluarga anak korban bunuh diri di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu disampaikan Komisioner KPAI Diyah Puspitarini. 

Selain itu Diyah juga meminta Kementerian Sosial untuk menyelesaikan persoalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta keberadaan keluarga anak tersebut dari kondisi kemiskinan ekstrem. Selain itu, ia juga meminta Kemensos memberikan penanganan terhadap keluarga kakak dari nenek maupun kakak dari ibu anak tersebut. "Saudara anak ini kan ada tiga, kemudian juga kepada keluarga nenek dan juga ibu juga kepada teman-temannya siswa satu kelas karena anak-anak teman-teman satu kelasnya. Dia memang pada ketakutan sehingga tidak mau belajar di kelas yang sama," kata Diyah dalam keterangannya, Senin (9/2). 

Komisioner Pengampu Kluster Anak Korban Kekerasan Fisik ini juga berharap kepada pemerintah daerah melalui pemerintah desa untuk mendata keluarga rentan, seluruh sekolah dan semua elemen sekolah di seluruh Indonesia. Sekolah wajib memiliki data kerentanan anak. 

Baca juga : Sebelum Akhiri Hidup, Siswa SD di Ngada Sempat Gagal Cairkan PIP

"Data kerentanan ini dari kondisi anak, dari pengasuhan dari ekonomi, apakah keluarga berpisah dan lain sebagainya Itu juga ataupun tinggal dengan pihak ketiga pihak ketiga ini langsung, ketiga ini bisa juga kakek nenek. Nah, itu tuh harus didata karena itu bisa memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan," tambahnya. 

Sementara kepada pihak kepolisian, Diyah juga meminta agar tetap memproses dan mengembangkan kasusnya untuk mengetahui layar belakang motif anak mengakhiri hidupnya. 

"Ini harus dikembangkan kasusnya apakah betul tidak ada bullying karena latar belakang motif anak mengakhiri itu kan tidak tunggal, jadi ada motif yang lain. Salah satunya selain ekonomi juga bisa jadi karena pengasuhan. Bisa jadi juga ada bullying itu kan sederhana sekali misalnya ada anak yang mengajak belum punya buku, belum punya pena ataupun dari guru bisa jadi belum bayar SPP ditagih di depan temannya itu juga boleh karena anak karena anak merasa tertekan," jelasnya. 

Baca juga : Kementerian HAM Turunkan Tenaga Pendamping usai Insiden Anak SD di Ngada

Di sisi lain, ia menyayangkan pernyataan aparat penegak hukum yang menyebutkan bahwa penyebab terjadinya bunuh diri tersebut adalah murni keputusan sendiri anak. 

"Anak mengakhiri hidup itu juga korban sesungguhnya karena dia tidak bisa berdaya dengan keadaan. Sebenarnya dia tidak memutuskan untuk mengakhiri hidup tetapi itu pilihan itu keputusan terakhir yang bagi seorang anak itu tidak mampu untuk mengelola emosi kemudian tekanan yang begitu hebat tidak mau membebani orangtua. Inikan kemungkinan juga anak-anak tidak mau membebani orangtua juga akhirnya dia mengakhiri hidup," jelas Diyah.

Di samping itu, Diyah juga mengimbau publik agar memakai bahasa yang lebih ramah lagi untuk tidak membuka data korban anak atau data pribadi atau identitas anak secara keseluruhan agar anak tersebut tidak mendapatkan stigma negatif. (AP/E-4)