5.626 Orang Keracunan, MBG Harus Dihentikan

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) gagal memberi jaminan gizi sehat bagi anak-anak sekolah. CISDI pun mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan program tersebut.

Sejak diluncurkan Januari 2025, MBG tercatat memicu 5.626 kasus keracunan di 17 provinsi. Sejumlah kasus bahkan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) karena menimpa ratusan siswa dan melumpuhkan kegiatan belajar.

Founder dan CEO CISDI, Diah Saminarsih, menegaskan MBG dijalankan terburu-buru tanpa tata kelola jelas, yang menjadi alarm untuk evaluasi total. "Pangkal persoalan program makan bergizi gratis adalah ambisi pemerintah yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Selasa (23/9). 

Baca juga : Satu Guru Sakit, Korban Dugaan Keracunan MBG di Rajapolah Jadi 24 Orang

"Demi mencapai target yang sangat masif itu, program MBG dilaksanakan secara terburu-buru sehingga kualitas tata kelola penyediaan makanan hingga distribusinya tidak tertata dengan baik," lanjutnya.

Selain keracunan, CISDI menyoroti menu MBG yang dipenuhi pangan ultra proses tinggi gula, garam, dan lemak. Hal ini dikhawatirkan memicu obesitas dan bertolak belakang dengan tujuan peningkatan gizi.

“Masuknya pangan ultra proses yang tinggi gula, garam, dan lemak dalam jangka panjang dapat memicu berat badan berlebih dan obesitas pada anak dan remaja. Efeknya justru kontraproduktif dengan tujuan awal MBG yaitu memperbaiki status gizi anak Indonesia,” ujar Diah.

Baca juga : Pengamat: Pemerintah Perlu Hentikan Program Makan Bergizi

Diah mengatakan, absennya payung hukum MBG dan panduan teknis juga minimnya sistem pengawasan telah memicu berbagai macam persoalan di lapangan. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak penerima manfaat program ini, khususnya anak usia sekolah. 

“Karenanya, CISDI mendesak pemerintah memenuhi hak penerima manfaat program MBG untuk memperoleh makan bergizi yang aman dan berkualitas. Agar evaluasi berjalan efektif, pemerintah harus memoratorium program MBG terlebih dahulu,” tambahnya.

Klaim pemerintah bahwa program dapat disempurnakan sembari berjalan disebut gagal karena kasus keracunan terus berulang dan bertambah. 

“Apabila pemerintah bersikukuh menjalankan MBG tanpa evaluasi total, dikhawatirkan kasus keracunan MBG akan terus terjadi dan mengancam kesehatan anak-anak,” tandasnya. (E-3)