Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
GUNA mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melaksanakan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di seluruh penjuru negeri. Tak hanya bagi peserta didik di dalam negeri, program ini juga menyasar kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan pemerintah memastikan setiap anak bangsa, di mana pun berada, memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan yang bermutu. Dikatakan pemerintah berkomitmen menjalankan amanah konstitusi, yakni memberikan layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Misalnya, bagi anak-anak para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ataupun WNI yang tinggal di Malaysia berhak memperoleh pendidikan bermutu. Oleh karena itu, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) menjadi salah satu wujud nyata dari upaya tersebut.
“Sebagai salah satu sekolah Indonesia tertua di luar negeri dengan jumlah murid yang sangat besar, SIKL memainkan peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak Indonesia di Malaysia," tuturnya ketika meninjau proses pembangunan sekolah tersebut.
Selain itu, terdapat pula berbagai sanggar belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia setempat. "Sanggar-sanggar ini terintegrasi sebagai unit layanan pendidikan yang tak terpisahkan dari SIKL. Keberadaan sanggar ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan pendidikan bermutu bagi seluruh pelajar Indonesia di Malaysia,” imbuh Abdul Mu’ti.
Dalam kesempatan sama, Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Malaysia, Dato’ Indera Hermono, menjelaskan bahwa perluasan gedung SIKL dirancang untuk meningkatkan kapasitas daya tampung mencapai 750 siswa. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar 50% dibandingkan pada tahun sebelumnya.
“Bagi kami, perluasan ini bukan hanya semata-mata soal kapasitas, tetapi juga bagaimana memastikan kenyamanan dan keamanan lingkungan belajar bagi para siswa,” tutur Dato’ Indera Hermono.
Ia juga menjelaskan, renovasi dan perluasan SIKL yang tengah dilakukan ini menjadi bukti nyata kolaborasi lintas kementerian dalam membangun dunia pendidikan. "Langkah ini adalah bentuk kerja sama dari banyak pihak seperti KemenPU yang membangun strukturnya. Kemudian dari Kemendikdasmen yang mengisinya nanti. Serta peran Kementerian Luar Negeri tentunya," terang Dubes Indera.
"Ini adalah kerja tiga kementerian di mana kita menyediakan fasilitas belajar terutama anak-anak PMI yang kesulitan akses pembelajaran," lanjutnya.
Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), Friny Napasti, menyampaikan bahwa pada awal pendiriannya, SIKL diperuntukkan bagi anak-anak diplomat Indonesia yang bertugas di Malaysia. Seiring waktu, sekolah ini berkembang menjadi lembaga pendidikan bagi anak-anak ekspatriat yang orang tuanya bekerja sebagai profesional di Malaysia.
Sejalan dengan meningkatnya jumlah PMI di negara tersebut, kebutuhan akan akses pendidikan turut mengalami peningkatan. Oleh karena itu, SIKL kini secara khusus melayani pendidikan bagi anak-anak PMI sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh WNI di luar negeri.
“Saat ini, jumlah peserta didik tercatat sebanyak 632 siswa, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain layanan pendidikan formal, SIKL juga menyelenggarakan pendidikan nonformal melalui sanggar bimbingan belajar yang tersebar di tengah masyarakat. Program ini menjangkau lebih dari 2.400 peserta didik yang tidak dapat mengakses sekolah formal secara langsung,” tutup Friny Napasti.
Dengan demikian, upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia di luar negeri, khususnya di Malaysia, mencerminkan komitmen nyata dalam menjamin hak pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara.
Melalui pengembangan SIKL dan dukungan terhadap sanggar-sanggar belajar masyarakat, diharapkan setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang aman, nyaman, dan bermutu. Selain itu, langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas dan masa depan generasi penerus bangsa, di mana pun mereka berada. (H-2)
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kembali meraih penghargaan nasional. Kali ini, ia dianugerahi predikat Tokoh Pencetak Karakter Unggul Pelajar Indonesia.
Menteri Mu’ti juga menyoroti peran pendidikan vokasi dalam membekali peserta didik dengan keahlian yang relevan dan dinamis.
Revitalisasi PAUD tersebut merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini.
Pada 2026, Kemendikdasmen akan mengadakan pelatihan bagi guru pendamping yang akan menemani murid ABK di sekolah inklusi dan SLB.
Naufal berencana memperluas AMIRA untuk dapat digunakan dalam banyak mata pelajaran dan program keahlian, serta mengintegrasikannya dengan sistem administrasi dan penilaian.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025
Model Rasch menyediakan informasi diagnostik penting seperti kesesuaian soal dengan model (item fit), unidimensionalitas, dan peta personitem (Wright map).
WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, menegaskan komitmen pemerintah dalam merombak wajah pendidikan di wilayah perbatasan.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) memperkuat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di lingkungan sekolah dengan menekankan pentingnya kesadaran kesehatan sejak dini.
Pemerintah salurkan PIP 2026 sebesar Rp450 ribu per tahun untuk 888 ribu murid TK guna perkuat Wajib Belajar 13 Tahun dan pemerataan pendidikan.
Pemerintah daerah terus berupaya mengimplementasikan pembelajaran mendalam, koding, dan AI meski dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia dan infrastruktur.
Wamendikdasmen menekankan bahwa saat ini guru juga memerlukan peningkatan kompetensi dan jangan hanya fokus pada persoalan kesejahteraan saja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved