Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WAKIL Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa wacana pemotongan kuota haji Indonesia 2026 batal dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi. Hal ini karena mereka percaya haji Indonesia tahun depan bisa lebih baik di tangan BP Haji.
Awalnya, Dahnil menyebut Arab Saudi sempat berwacana memotong kuota haji 2026 sebanyak 50%. Hal itu terjadi karena kekecewaan Saudi terhadap Kementerian Agama.
Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia 2025 semrawut. Mulai dari data kesehatan jemaahnya yang tak transparan, penyediaan transportasi dan akomodasi yang kacau hingga masalah konsumsi yang kurang berjalan mulus.
"Mereka menyampaikan melalui Deputi Kerja Sama Lembaga dan Luar Negeri bahwa penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini agak buruk," ungkapnya dalam konferensi pers baru-baru ini.
"Itu yang bikin kami agak kaget. Wacana pemotongan ini muncul karena mereka melihat ada kesemrawutan dalam pengelolaan haji tahun ini," katanya.
Setelah diskusi, Kementerian Haji Arab Saudi akhirnya batal memotong kuota haji Indonesia. Melihat, Indonesia mulai bebenah memperbaiki manajemen dan tata kelola haji untuk tahun 2026.
Mereka mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk badan setingkat kementerian yang fokus untuk menangani haji. Kata Dahnil, Saudi percaya penyelenggaraan haji tahun depan bisa jauh lebih baik dari tahun ini.
Mereka masih punya kepercayaan kepada Indonesia terutama kepada Presiden Prabowo. Karena Presiden sudah membentuk manajemen baru pengelolaan haji yaitu Badan Penyelenggara Haji. Nah, oleh sebab itulah kemudian wacana tersebut berhenti menjadi wacana dan kami yakinkan itu tidak akan terjadi," tutur Dahnil.
"Kami yang ditugaskan oleh Presiden 2026 pasti mengawal penuh kuota itu tidak dipotong dan kita tentu justru berharap kuota bisa ditambah," pungkasnya. (H-3)
Direktur Sales & Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anton Sukarna mengungkapkan masa tunggu haji yang panjang perlu diantisipasi dengan persiapan yang matang sejak dini.
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri sosok yang diduga menjadi otak di balik kasus dugaan korupsi distribusi kuota haji di Kementerian Agama.
Fokus penyidikan KPKÂ diarahkan pada siapa yang memberi perintah serta aliran dana dalam kasus dugaan korupsi kuota haji
Kasus dugaan korupsi terkait kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) naik ke tahap penyidikan. Sejumlah orang dipastikan menerima uang terkait perkara ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan penyimpangan pembagian kuota haji
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved