Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan untuk melindungi kesehatan masyarakat.
"Peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi di kawasan Asia jelas tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah harus memiliki sense of urgency yang tinggi dan tidak boleh lengah," kata Puan dikutip Antara, Rabu (4/6)
Menurutnya, selain melakukan langkah antisipatif, pemerintah juga perlu memastikan ketahanan sistem kesehatan nasional yang kuat. Hal ini penting agar Indonesia siap menghadapi skenario terburuk jika lonjakan kasus terjadi.
“Pemerintah perlu memastikan Indonesia memiliki ketahanan kesehatan yang kuat, sehingga saat terjadi skenario terburuk, kita sudah siap dan bisa mengatasinya,” kata Puan.
Puan menilai, temuan kasus positif Covid-19 di dalam negeri seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sistem deteksi dini. Ia meminta pemerintah meningkatkan kapasitas testing, pelacakan kontak, distribusi vaksin booster, serta memperkuat komunikasi publik secara konsisten dan transparan.
"Tentunya pemerintah harus meningkatkan kapasitas testing dan pelacakan, memastikan distribusi vaksin booster yang memadai, serta menguatkan edukasi dan komunikasi publik secara konsisten dan transparan," ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya skrining kesehatan ketat di seluruh bandara internasional, khususnya bagi penumpang dari negara-negara dengan lonjakan kasus. Menurut dia, deteksi dini merupakan kunci utama mencegah penyebaran virus lebih luas.
"Kita tidak boleh hanya mengandalkan imbauan atau protokol yang longgar. Pemeriksaan kesehatan dan pelacakan kontak yang ketat di pintu masuk negara harus dijalankan secara konsisten," ujarnya.
Lebih lanjut, Puan meminta perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk Kedutaan Besar dan Konsulat, agar responsif terhadap laporan WNI yang menghadapi situasi darurat terkait kesehatan.
"Perwakilan kita di luar negeri harus menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan bantuan. Mereka wajib bertindak cepat ketika ada warga yang melaporkan kondisi darurat atau memerlukan pertolongan," katanya.
Ia juga mendorong koordinasi lintas kementerian seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid-19, untuk memastikan pengawasan dan perlindungan WNI di luar negeri berjalan efektif.
"Ini bukan sekadar soal angka kasus, tapi soal nyawa dan kesehatan masyarakat. Pemerintah harus bekerja tanpa kompromi menjaga keselamatan rakyat, baik yang di dalam maupun di luar negeri," paparnya.
Puan mengimbau masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker saat sakit atau berada di kerumunan, melakukan tes mandiri bila bergejala, menjaga pola makan, dan cukup istirahat.
"Kita tidak tahu kapan gelombang berikutnya datang dan seberapa besar dampaknya, tapi yang jelas, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci," kata dia.
Sejulah atlet yang berkompetisi di Olimpiade Paris 2024 terjangkit Covid-19. Terbaru, perenang Inggris Adam Peaty dinyatakan positif setelah lima atlet polo air Australia.
Kadinkes Kota Depok Mary Liziawati mengatakan beberapa hari ini kasus covid-19 di Kota Depok terus mengalami lonjakan.
Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi Prof Tjandra Yoga menilai seharusnya vaksin covid-19 harus tetap gratis.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengonfirmasi dua pasien covid-19 varian omikron dengan subvarian JN.1 dan XBB.2.3.10.1 meninggal dunia.
JUMLAH total kasus covid-19 di Jawa Barat, saat ini mencapai 427 kasus. Daerah dengan penjangkitan tertinggi ialah Kota Depok dengan 66 kasus, dan Kota Bandung sebanyak 63 kasus.
Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara terbuka
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak aparat berwenang untuk menyelidiki tuntas kasus beras oplosan. Karena praktik culas itu merugikan rakyat.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved