Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
Ketergantungan terhadap plastik menjadi salah satu isu dalam persoalan sampah plastik. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) bidang Sustainability & Social Impact, Arief Susanto, menyebut plastik menjadi salah satu wadah yang hingga saat ini masih sangat diperlukan oleh konsumen di Indonesia.
“Berbicara plastik kita berbicara tentang safety, untuk awetnya makanan, melindungi makanan. Yang terpenting, plastik ini masih digunakan sesuai kemampuan masyarakat untuk bisa membeli produk-produk makanan dan minuman,” katanya dalam webinar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (4/6).
“Ini menjadi PR kita bahwa belum ada alat atau wadah tertentu yang bisa mengganti plastik dari sisi keekonomian,” imbuhnya.
Arief menyebut perusahaan-perusahaan makanan minuman terus berusaha untuk mengelola sampah plastik. Salah satu upayanya adalah membentuk industri daur ulang.
“Hingga saat ini ada lebih dari 200 industri daur ulang di Indonesia dengan kapasitas pengelolaan sekitar 2,5 juta ton per tahun. Namun pemanfaatannya baru mencapai sekitar 800 ribu ton per tahun untuk pengelolaan daur ulang sampah plastik,” katanya.
Pihaknya juga terus melakukan diseminasi kepada perusahaan-perusahaan makanan minuman terkait pengelolaan sampah. Misalnya untuk menjalankan tanggung jawab yang diperluas (extended producer responsibility) yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
Dalam hal itu, semua perusahaan yang memiliki kemasan plastik harus membuat peta jalan bagaimana mengurangi jumlah plastik di lingkungan dan bertanggung jawab untuk mengambil kembali kemasannya tersebut di lingkungan.
Arief mengatakan sudah ada lebih dari 20 perusahaan anggota Gapmmi telah menyusun rencana peta jalan pengelolaan sampah plastik. Anggota Gapmmi sendiri terdiri dari sekitar 400 perusahaan. Menurut Arief, 80%-90% merupakan perusahaan menengah kecil.
Pihaknya pun mengusulkan agar pengelolaan sampah plastik ini harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Jadi tidak hanya extended producer responsibility tetapi juga extended stakeholder responsibility.
“Jadi tidak saja terhadap industri pemakai plastik tersebut seperti industri makanan minuman, kemudian produsen plastik itu sendiri. Namun juga perlu ada seluruh upaya dari berbagai pemangku kepentingan. Dari masyarakat, pemerintah, akademisi, dan sebagainya,” pungkasnya. (H-1)
Pelibatan anak-anak dalam berbagai upaya mengurangi sampah plastik disebuat bisa membuat kesuksesannya lebih maksimal.
Sampah plastik multilayer diolah menjadi serpihan (flakes) yang dapat dimanfaatkan oleh industri daur ulang.
Di tengah meningkatnya polusi plastik, seorang guru di SDN 003 Bontang Utara, Bontang, menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari ruang kelas.
KOTA Surabaya akan menjadi lokasi pertama proyek kemitraan pemerintah Indonesia dan UEA dalam penanganan sampah plastik sungai untuk mencegah kebocoran di perairan laut.
Enviu Zero Waste telah membangun sekitar 9 solusi dan startup, termasuk Alner, yang menyediakan sistem guna ulang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sabun, sampo, dan detergen.
Pembangunan TPST akan difokuskan ke wilayah yang belum memiliki fasilitas pengelolaan sampah seperti Gumelar, Lumbir, Somagede, Kemranjen, dan Tambak.
PT Eratex Djaja Tbk, produsen tekstil yang memasok untuk merek global seperti Uniqlo dan H&M, membantah kabar yang menyebut perusahaan tengah menghadapi permohonan PKPU
GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri kegiatan World of Coffee Jakarta di Jakarta International Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (17/5).
Thule Perusahaan produsen peralatan aktivitas outdoor asal Swedia menggelar Thule Expo #BringYourLife di Pantai Indah Kapuk (PIK) Avenue Atrium, Jakarta, 5-10 November 2024.
SERIKAT pekerja sektor pertembakauan mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak negatif dari kebijakan restriktif dalam Peraturan Pemerintah terkait rokok polos tanpa merek
KLHK menilai perlu adanya upaya paksa untuk meningkatkan partisipasi produsen dalam upaya pengurangan sampah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved