Tantangan Pencari Kerja di Era Bonus Demografi Semakin Kompleks

TANTANGAN para pencari kerja di era bonus demografi disebut akan semakin kompleks. Peluang kerja konvensional kini semakin terbatas akibat tingginya persaingan dan kuota yang minim.

“Perlu meningkatkan kemampuan di bidang entrepreneurship di berbagai sektor. Selain itu, soft skill seperti komunikasi digital, kepemimpinan, dan adaptasi sosial sangat penting agar bisa memahami kebutuhan dan peluang di masyarakat," ujar Ketua Umum Ikatan Alumni SMAN 37 Jakarta, Ikasman 37, Komjen (Purn) Boy Rafli Amar, dalam keterangan tertulis, Senin, (26/5).

Untuk itu, ia mendorong setiap orang, khususnya generasi muda, untuk mengasah keterampilan wirausaha guna menciptakan peluang baru. Keterbatasan lapangan kerja di tengah dinamika ekonomi yang kian kompleks membuat kreativitas dan kerja keras harus terus ditingkatkan.

Baca juga : Kontemplasi Migrasi Kerja Global

Boy menegaskan menguasai keterampilan seperti komunikasi digital membuat pencari kerja lebih mudah menavigasi dunia kerja modern yang kian bergantung pada teknologi. Sehingga, para alumni tidak hanya melihat peluang kerja konvensional, seperti pegawai negeri sipil.

"Jangan hanya berorientasi menjadi pegawai negeri yang slotnya terbatas,” ujar Boy.

Indonesia sedang berada di era bonus demografi dan transisi menuju ekonomi hijau. Hal ini membuka peluang besar untuk penciptaan lapangan kerja baru. Langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang akan menghapus persyaratan diskriminatif seperti batasan usia dan penampilan. Ia menilai hal tersebut sebagai sinyal positif bagi alumni untuk menciptakan peluang kerja.

Baca juga : Posisi Indonesia Sebagai Destinasi Pencari Kerja Asing Meningkat 18 Persen

“Ini adalah kesempatan emas bagi generasi muda untuk menjadi agen perubahan. Jejaring alumni menjadi strategis untuk kolaborasi lintas angkatan guna menciptakan peluang baru,” kata Humas Ikasman 37, Debbie Dahlia.

Sementara itu, analis komunikasi politik, dan anggota Ikasman 37, Hendri Satrio (Hensa), menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif dari pejabat, salah satunya bisa untuk menyampaikan kebijakan ketenagakerjaan.

Ia menambahkan, komunikasi publik yang buruk dapat menghambat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam membuka peluang kerja.

“Komunikasi publik pejabat saat ini kerap menimbulkan kegaduhan sehingga perlu diperbaiki agar tidak memicu polemik. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk memastikan pesan-pesan pemerintah tersampaikan tanpa salah paham,” ujar Hensa.

(H-3)