Moody’s Tahan Rating RI di Baa2, tapi Sinyal Waspada Tetap Ada

MOODY'S Investors Service mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2, sebuah keputusan yang oleh pemerintah dianggap sebagai bukti bahwa fundamental ekonomi nasional masih cukup solid. Namun, di balik afirmasi tersebut, tersirat pesan bahwa stabilitas fiskal tetap menjadi kunci, terutama di tengah agenda belanja besar pemerintahan baru.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan penilaian Moody’s didasarkan pada kekuatan struktural Indonesia, mulai dari modal sumber daya alam, bonus demografi, hingga kebijakan fiskal dan moneter yang dinilai pruden.

“Fundamental perekonomian Indonesia saat ini tetap terkendali,” ujar Haryo dalam keterangan resmi, Minggu (8/2).

Baca juga : Airlangga Minta Danantara Jelaskan Arah Fiskal RI ke Moody’s

Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi yang masih stabil. Produk domestik bruto tumbuh 5,39% pada kuartal IV 2025 dan mencapai 5,11% sepanjang 2025. Dari sisi fiskal, defisit tetap dijaga di bawah batas 3%, sementara rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB.

Namun, Moody’s juga mencatat adanya perubahan outlook yang mencerminkan perhatian terhadap arah kebijakan ke depan. Pemerintah pun berupaya meyakinkan pasar bahwa kekhawatiran tersebut akan dijawab melalui penguatan institusi dan kebijakan.

“Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan,” kata Haryo.

Baca juga : DPMPTSP Disebut Jadi Magnet Ekonomi Nasional, Investasi di Jakarta Tembus Rp200 Triliun

Salah satu respons utama pemerintah adalah memperkuat peran Badan Pengelola Investasi Danantara, yang diposisikan sebagai instrumen pembiayaan pembangunan di luar APBN.

Haryo menjelaskan pemerintah telah menyelesaikan kerangka hukum dan kelembagaan Danantara secara komprehensif, termasuk pemisahan yang jelas antara fungsi regulasi BUMN dan fungsi operasional Danantara. Dalam implementasinya, Danantara juga telah mempresentasikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026 kepada Komisi XI DPR RI.

Langkah ini, menurut pemerintah, sejalan dengan catatan Moody’s bahwa Indonesia tengah membangun fondasi kelembagaan untuk memperluas sumber pembiayaan investasi.

APBN Dijaga Ketat, Danantara Diminta Jadi Penyangga

Pemerintah menegaskan program prioritas nasional tetap dibiayai melalui APBN sesuai kerangka fiskal yang berlaku. Sementara itu, pembiayaan pembangunan lainnya akan didukung Danantara agar disiplin fiskal tetap terjaga.

“Pemisahan peran pembiayaan ini menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit APBN di bawah 3%,” ujar Haryo.

Realisasi defisit APBN 2025 tercatat sebesar 2,92%, sementara target defisit APBN 2026 dipatok 2,68%. Pemerintah ingin memastikan bahwa agenda pembangunan tetap berjalan tanpa menciptakan tekanan berlebihan pada anggaran negara.

Program MBG Disorot, Pemerintah Klaim Investasi SDM

Moody’s juga menyoroti program besar pemerintahan Prabowo, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menegaskan program ini bukan sekadar belanja sosial, melainkan investasi strategis dalam penguatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Haryo, program tersebut telah didukung oleh lebih dari 22 ribu dapur komunitas, menjangkau lebih dari 55 juta penerima manfaat, sekaligus menciptakan lebih dari satu juta lapangan kerja.

Reformasi Pasar Modal Dipercepat

Selain menjaga fiskal, pemerintah juga mendorong reformasi struktural pasar modal melalui koordinasi dengan OJK dan Bursa Efek Indonesia. Reformasi mencakup peningkatan minimum free float, penguatan transparansi kepemilikan manfaat akhir, percepatan demutualisasi bursa, serta peningkatan kualitas keterbukaan informasi.

Regulasi baru dijadwalkan dipublikasikan pada Maret 2026, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk memperkuat integritas dan tata kelola pasar modal nasional.

Pemerintah menekankan bahwa transparansi Danantara, reformasi pasar modal, serta komunikasi kebijakan fiskal dan moneter yang konsisten menjadi kunci menjaga kepercayaan lembaga pemeringkat.

“Komunikasi menjadi penting, pihak Danantara dan perbankan Indonesia agar bisa memberikan penjelasan kepastian arah fiskal dan moneter Indonesia,” pungkas Haryo. (Z-10)