Menteri PPPA: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Harus Terstruktur dan Berkelanjutan

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat sistem pencegahan serta penanganan kekerasan seksual secara terstruktur dan berkelanjutan. Menteri PPPA menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai pelindung pertama dalam pencegahan kekerasan seksual.

“Mahasiswa diharapkan aktif melakukan pencegahan tindakan kekerasan khususnya di lingkungan kampus. Tindakan membantu, mendampingi, dan berani bersuara merupakan bentuk penyelamatan nyata bagi korban,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (26/5).

Ia pun menyoroti data kekerasan yang menunjukkan tingginya kerentanan perempuan dan anak di berbagai ruang, termasuk di institusi pendidikan. Berdasarkan data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024, satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual.

Baca juga : Kasus Kekerasan Seksual Meningkat di Kamps, Menteri PPPA Minta Perguruan Tinggi Bentuk Satgas PPKS

Sementara itu, data Simfoni-PPA mencatat lebih dari 12.000 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun yang sama. "Fakta ini menunjukkan bahwa kita masih menghadapi fenomena gunung es dalam penanganan kekerasan seksual. Banyak korban masih enggan melapor karena stigma, tekanan sosial, dan minimnya akses terhadap layanan,” tambah menteri PPPA.

Menteri PPPA menegaskan komitmen pemerintah dalam memutus mata rantai kekerasan seksual melalui sejumlah regulasi penting. Misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi.

Menteri PPPA mengajak seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk berperan aktif dalam transformasi sosial melalui penguatan program Perguruan Tinggi Responsif Gender. Program ini menempatkan prinsip kesetaraan gender dan zero tolerance terhadap kekerasan sebagai landasan utama.
                                                               
“Lingkungan kampus harus menjadi ruang aman bagi seluruh civitas akademika. Kita harus memastikan tersedianya kebijakan, standar operasional prosedur (SOP), layanan pengaduan yang mudah diakses, dan pendampingan yang komprehensif bagi korban. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelaku harus dilakukan secara tegas dan transparan,” ujarnya.
                                                                    
Menteri PPPA juga berharap agar kampus tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi pelopor budaya bebas kekerasan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan.

Baca juga : Menteri Arifah: Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak

Menteri PPPA mencontohkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Hasanuddin yang dinilai sebagai salah satu satgas terbaik di tingkat nasional.         

Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jompa menegaskan komitmen Unhas untuk terus menjadi kampus yang aman, inklusif, dan responsif gender, serta mendorong terciptanya ruang belajar yang terbebas dari segala bentuk kekerasan.

Ia menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam membentuk karakter dan membangun budaya kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. (H-2)