Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PERGURUAN tinggi dan sejumlah pihak terkait harus mampu memberi pemahaman kepada masyarakat luas terkait pentingnya kebijakan yang pro perempuan di tanah air.
"Berdasarkan data KPU, meskipun sekitar 51% dari populasi pemilih adalah perempuan, keberpihakan pemilih tidak kepada perempuan. Kondisi itu memperlihatkan di kalangan perempuan pun belum memahami pentingnya kebijakan yang pro perempuan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pada acara Seminar Kebangsaan bertema Kepemimpinan Perempuan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bangsa di Universitas Negeri Padang, Padang, Sumatra Barat, Kamis (22/5).
Menurut Lestari, upaya untuk meningkatkan pemahaman pentingnya peran perempuan dalam melahirkan kebijakan publik harus secara masif dilakukan.
Para pemangku kepentingan di sejumlah sektor, termasuk perguruan tinggi, harus berperan aktif dalam menyebarkan pemahaman tersebut.
Karena, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, sejumlah kebijakan terkait perempuan saat ini masih jauh dari harapan.
Sebagai contoh, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, dalam kebijakan terkait keterwakilan perempuan di parlemen, hingga saat ini realisasinya secara umum baru tercapai 21,9% dari 30% yang ditargetkan.
Selain itu, menurut Rerie, sistem yang berlaku saat ini menempatkan perempuan menjadi pihak yang dilemahkan dan perempuan kerap ditempatkan sebagai pelengkap semata.
Dalam perspektif budaya di Nusantara, jelas dia, pada umumnya juga menempatkan perempuan hanya pada ranah domestik.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu memuji Sumatra Barat yang memiliki filosofi Bundo Kanduang yang mencerminkan sosok perempuan bijaksana yang berperan sebagai pemimpin kaum perempuan dalam masyarakat Minangkabau.
Rerie mengajak perempuan di Sumatra Barat juga ikut berperan aktif dalam upaya meningkatkan peran perempuan sebagai pemimpin dan bagian dari proses pengambilan keputusan pada kebijakan publik di tanah air. (*/I-2)
Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran perempuan sebagai bagian dari langkah strategis pelestarian budaya nasional.
Revitalisasi sekolah di Indonesia tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa pola tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia semakin berkembang dan kian sulit dideteksi.
Kekerasan yang paling banyak dialami perempuan dengan disabilitas adalah kekerasan psikis 148 kasus (37,76%), kekerasan seksual 122 kasus (31,12%), kekerasan fisik 90 kasus (22,96%).
Memasuki musim hujan lokasi ditemukannya fosil gajah purba di Patiayam itu rawan tergenang air yang bisa merusak fosil bersejarah itu.
Rerie mengatakan, memperjuangkan hak adalah bagian dari menjalankan amanat Konstitusi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved