Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PERGURUAN tinggi dan sejumlah pihak terkait harus mampu memberi pemahaman kepada masyarakat luas terkait pentingnya kebijakan yang pro perempuan di tanah air.
"Berdasarkan data KPU, meskipun sekitar 51% dari populasi pemilih adalah perempuan, keberpihakan pemilih tidak kepada perempuan. Kondisi itu memperlihatkan di kalangan perempuan pun belum memahami pentingnya kebijakan yang pro perempuan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pada acara Seminar Kebangsaan bertema Kepemimpinan Perempuan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bangsa di Universitas Negeri Padang, Padang, Sumatra Barat, Kamis (22/5).
Menurut Lestari, upaya untuk meningkatkan pemahaman pentingnya peran perempuan dalam melahirkan kebijakan publik harus secara masif dilakukan.
Para pemangku kepentingan di sejumlah sektor, termasuk perguruan tinggi, harus berperan aktif dalam menyebarkan pemahaman tersebut.
Karena, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, sejumlah kebijakan terkait perempuan saat ini masih jauh dari harapan.
Sebagai contoh, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, dalam kebijakan terkait keterwakilan perempuan di parlemen, hingga saat ini realisasinya secara umum baru tercapai 21,9% dari 30% yang ditargetkan.
Selain itu, menurut Rerie, sistem yang berlaku saat ini menempatkan perempuan menjadi pihak yang dilemahkan dan perempuan kerap ditempatkan sebagai pelengkap semata.
Dalam perspektif budaya di Nusantara, jelas dia, pada umumnya juga menempatkan perempuan hanya pada ranah domestik.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu memuji Sumatra Barat yang memiliki filosofi Bundo Kanduang yang mencerminkan sosok perempuan bijaksana yang berperan sebagai pemimpin kaum perempuan dalam masyarakat Minangkabau.
Rerie mengajak perempuan di Sumatra Barat juga ikut berperan aktif dalam upaya meningkatkan peran perempuan sebagai pemimpin dan bagian dari proses pengambilan keputusan pada kebijakan publik di tanah air. (*/I-2)
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Upaya untuk meningkatkan kemampuan dasar akademis peserta didik harus dilakukan dengan sistem pendidikan yang berkelanjutan.
Bukan perempuan tidak bisa berdaya, melainkan memang kesempatan untuk berdaya sangat kurang karena stigma dan perempuan kerap terpapar multiperan.
UPAYA membangun pola asuh keluarga yang baik harus menjadi perhatian serius semua pihak untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing di masa depan.
PENATAAN ruang digital harus mampu mewujudkan perlindungan setiap warga negara sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.
SITUS Patiayam menyimpan sejumlah peninggalan dan fosil yang mampu merangkai dan menggambarkan peradaban jutaan tahun lalu yang sangat penting bagi kehidupan manusia.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.
MK mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal penting dilakukan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved