Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PERGURUAN tinggi dan sejumlah pihak terkait harus mampu memberi pemahaman kepada masyarakat luas terkait pentingnya kebijakan yang pro perempuan di tanah air.
"Berdasarkan data KPU, meskipun sekitar 51% dari populasi pemilih adalah perempuan, keberpihakan pemilih tidak kepada perempuan. Kondisi itu memperlihatkan di kalangan perempuan pun belum memahami pentingnya kebijakan yang pro perempuan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pada acara Seminar Kebangsaan bertema Kepemimpinan Perempuan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bangsa di Universitas Negeri Padang, Padang, Sumatra Barat, Kamis (22/5).
Menurut Lestari, upaya untuk meningkatkan pemahaman pentingnya peran perempuan dalam melahirkan kebijakan publik harus secara masif dilakukan.
Para pemangku kepentingan di sejumlah sektor, termasuk perguruan tinggi, harus berperan aktif dalam menyebarkan pemahaman tersebut.
Karena, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, sejumlah kebijakan terkait perempuan saat ini masih jauh dari harapan.
Sebagai contoh, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, dalam kebijakan terkait keterwakilan perempuan di parlemen, hingga saat ini realisasinya secara umum baru tercapai 21,9% dari 30% yang ditargetkan.
Selain itu, menurut Rerie, sistem yang berlaku saat ini menempatkan perempuan menjadi pihak yang dilemahkan dan perempuan kerap ditempatkan sebagai pelengkap semata.
Dalam perspektif budaya di Nusantara, jelas dia, pada umumnya juga menempatkan perempuan hanya pada ranah domestik.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu memuji Sumatra Barat yang memiliki filosofi Bundo Kanduang yang mencerminkan sosok perempuan bijaksana yang berperan sebagai pemimpin kaum perempuan dalam masyarakat Minangkabau.
Rerie mengajak perempuan di Sumatra Barat juga ikut berperan aktif dalam upaya meningkatkan peran perempuan sebagai pemimpin dan bagian dari proses pengambilan keputusan pada kebijakan publik di tanah air. (*/I-2)
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan literasi keuangan digital bagi perempuan penting sebagai bagian dari upaya pemberdayaan untuk mewujudkan kesejahteraan
Upaya peningkatan gizi keluarga harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman para ibu dan orang tua pada umumnya, terkait pemenuhan gizi seimbang keluarga.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan baik.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved