Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan tengah menantikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) perihal dam jemaah haji Indonesia. Pemerintah berharap mulai musim haji tahun ini, hewan kurban dam dapat dipotong di Tanah Air, bukan di Mekah, Arab Saudi.
"Minggu ini saya kirim surat ke MUI supaya sidang secepatnya sehingga pemotongan dam bisa di Indonesia . Teknis pemotongan tidak masalah, yang penting ada fatwa boleh atau tidak," tutur Menag dalam Temu Media Bincang Haji 1446 H/2025, di Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (6/5).
Nasaruddin mengeklaim dua organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sudah memberikan lampu hijau. Namun, pemerintah masih membutuhkan fatwa dari MUI.
Negara lain yang sudah memotong haji di negara sendiri, menurut Menag, antara lain Turki. Untuk advokasi kepada MUI, Nasaruddin mengaku sudah berkonsultasi dengan ulama di sejumlah negara.
"Saya tanya majelis fatwa Mesir. Ada dua pendapat. Ketua yang baru terpilih berpendapat (dam haji) harus dipotong di Mekah, karena beliau mengikuti Mazhab Syafii. Tapi yang digantikan (mantan ketua majelis fatwa Mesir) berpendapat dipotong di Indonesia enggak masalah," tutur Nasaruddin yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal.
Dia mengemukakan salah satu hal yang bisa dijadikan alasan secara syari untuk memotong dam haji. Dalam praktik di Mekah, pemotongan diduga sarat manipulasi. Pasalnya, terdapat 2,5 juta jemaah haji dari selirih dunia, namun dam yang dipotong hanya 1 jutaan.
Di sisi lain, daging dam jauh lebih bermanfaat di Indonesia. Menag mengatakan di Mekah, sebagian dam sampai telanjur membusuk karena tidak banyak yang membutuhkan. (Ndy/P-3)
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa baru mengenai pajak berkeadilan.
Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menganggap wajar permintaan MUI itu karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan primer masyarakat.
MUI menetapkan fatwa program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan sesuai prinsip syariah dan bisa dibiayai dengan dana zakat, infak, serta sedekah.
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikanĀ
Fatwa MUI tidak hanya berdampak secara moral dan keagamaan, tetapi juga menciptakan perubahan struktural dalam perilaku konsumsi masyarakat Indonesia.
Menag juga mencontohkan perilaku ramah lingkungan dalam ibadah, seperti anjuran Nabi SAW untuk berhemat air saat berwudu.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan salat tidak hanya memiliki nilai kesalehan spiritual, memiliki nilai kepedulian terhadap lingkungan sosial dan kelestarian alam menyambut isra mikraj
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerukunan umat beragama bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan energi kebangsaan yang mendorong sinergi dan kemajuan Indonesia.
PUSAT Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama mencatatkan lompatan kinerja sepanjang 2025. Capaian itu perwujudan dari poin pertama Asta Protas Kemenag,
Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 menjadi momentum penting untuk meneguhkan solidaritas dan empati kebangsaanĀ bagi korban bencana
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2025 mencatat capaian tertinggi dalam lebih dari satu dekade terakhir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved