Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) mengungkapkan, setelah adanya efisiensi anggaran, pihaknya tidak lagi melaksanakan giat rapat ataupun pertemuan di hotel. Adapun, beberapa waktu lalu, agenda The14th Basarnas-AMSA Search and Rescue Forum 2025 yang dilaksanakan di hotel Movenpick Jakarta pada 30 April 2025 merupakan agenda yang anggarannya berasal dari AMSA.
“Itu anggaran dari AMSA,” kata Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Achadi saat dikonformasi, Senin (5/5).
Forum tersebut merupakan pertemuan reguler dalam rangka merumuskan kerja sama bidang pencarian dan pertolongan di antara kedua negara dalam rangka kerja sama Indonesia Transort Safety Assistance Package (ITSAP) dari Pemerintah Australia. Forum yang melibatkan Indonesia dan Australia ini juga dihadiri perwakilan dari masing-masing negara. Indonesia dalam hal ini Basarnas menghadirkan perwakilan dari Direktorat Operasi, Direktorat Kesiapsiagaan, Direktorat Bina Tenaga, dan Pusat Pelatihan SDM. Sementara Australia dihadiri perwakilan AMSA baik secara luring maupun daring dan juga dua perwakilan Kedutaan Australia.
Sebelumnya, Basarnas mengalami efisiensi anggaran dari pagu indikatif APBN 2025 sebesar Rp1,4 triliun menjadi Rp1,0 triliun atau terkena efisiensi sebesar Rp486 miliar. Terdapat beberapa program yang akan dilakukan sinkronisasi efisiensi antara lain paket rapat metting, perjalanan dinas dalam dan luar negeri, Alat Tulis Kantor (ATK), pemeliharaan gedung dan alut.
Haris pun menegaskan setelah adanya efisiensi, pihaknya tidak pernah mengadakan kegiatan Basarnas di hotel yang berasal dari anggaran Basarnas. “Enggak ada,” tutup dia.(M-2)
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan revisi Undang-Undang KUHAP atau RUU KUHAP tidak dilakukan di hotel.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mendukung kebijakan Kemendagri yang kembali mengizinkan pemerintah daerah (pemda) menggelar kegiatan, termasuk rapat, di hotel dan restoran
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Pemkot Bandung akan fokus terhadap hotel bintang tiga terlebih dahulu. Penyebabnya, hotel bintang tiga yang paling terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved