Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
BADAN Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) mengungkapkan, setelah adanya efisiensi anggaran, pihaknya tidak lagi melaksanakan giat rapat ataupun pertemuan di hotel. Adapun, beberapa waktu lalu, agenda The14th Basarnas-AMSA Search and Rescue Forum 2025 yang dilaksanakan di hotel Movenpick Jakarta pada 30 April 2025 merupakan agenda yang anggarannya berasal dari AMSA.
“Itu anggaran dari AMSA,” kata Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Achadi saat dikonformasi, Senin (5/5).
Forum tersebut merupakan pertemuan reguler dalam rangka merumuskan kerja sama bidang pencarian dan pertolongan di antara kedua negara dalam rangka kerja sama Indonesia Transort Safety Assistance Package (ITSAP) dari Pemerintah Australia. Forum yang melibatkan Indonesia dan Australia ini juga dihadiri perwakilan dari masing-masing negara. Indonesia dalam hal ini Basarnas menghadirkan perwakilan dari Direktorat Operasi, Direktorat Kesiapsiagaan, Direktorat Bina Tenaga, dan Pusat Pelatihan SDM. Sementara Australia dihadiri perwakilan AMSA baik secara luring maupun daring dan juga dua perwakilan Kedutaan Australia.
Sebelumnya, Basarnas mengalami efisiensi anggaran dari pagu indikatif APBN 2025 sebesar Rp1,4 triliun menjadi Rp1,0 triliun atau terkena efisiensi sebesar Rp486 miliar. Terdapat beberapa program yang akan dilakukan sinkronisasi efisiensi antara lain paket rapat metting, perjalanan dinas dalam dan luar negeri, Alat Tulis Kantor (ATK), pemeliharaan gedung dan alut.
Haris pun menegaskan setelah adanya efisiensi, pihaknya tidak pernah mengadakan kegiatan Basarnas di hotel yang berasal dari anggaran Basarnas. “Enggak ada,” tutup dia.(M-2)
Anggaran tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Sebelumnya, anggaran BP Haji dipangkas dari Rp179 miliar menjadi Rp108 miliar karena kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan revisi Undang-Undang KUHAP atau RUU KUHAP tidak dilakukan di hotel.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mendukung kebijakan Kemendagri yang kembali mengizinkan pemerintah daerah (pemda) menggelar kegiatan, termasuk rapat, di hotel dan restoran
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Pemkot Bandung akan fokus terhadap hotel bintang tiga terlebih dahulu. Penyebabnya, hotel bintang tiga yang paling terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved