Tingkatkan Upaya Mencegah Tindak Kekerasan terhadap Perempuan

UPAYA mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan harus terus ditingkatkan demi mewujudkan perlindungan yang menyeluruh bagi setiap warga negara. 

"Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah yang serius di Indonesia saat ini. Nilai-nilai perjuangan RA Kartini untuk membela hak-hak perempuan dan anti segala bentuk diskriminasi harus terus dihidupkan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/4). 

Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada rentang waktu Januari-Maret 2025, mengungkapkan kasus kekerasan terhadap perempuan masih mendominasi. Tercatat 3.886 pengaduan kekerasan terhadap perempuan dari total 4.518 laporan yang diterima. 

Baca juga : Perkuat Political Will untuk Mencegah Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Sumber yang sama mencatat sepanjang 2024 terdapat 31.947 kasus kekerasan dengan 27.658 kasus di antaranya dialami perempuan. 

Selain itu berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024, tercatat 23 perempuan dengan disabilitas intelektual, termasuk perempuan dengan sindrom down, menjadi korban kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual.

Menurut Lestari, nilai-nilai perjuangan RA Kartini untuk mewujudkan emansipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan masih relevan dalam menyikapi kondisi saat ini. 

Baca juga : Bangun Kesadaran Advokasi Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 

Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk menanamkan pentingnya menerapkan kesetaraan dalam keseharian. 

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap, upaya untuk mewujudkan sistem perlindungan yang menyeluruh bagi setiap warga negara menjadi kepedulian kita bersama. 

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah memiliki political will kuat untuk menerapkan sejumlah kebijakan yang ada dalam merealisasikan sistem perlindungan yang menyeluruh bagi setiap warga negara. (I-3)