Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) melakukan sinergi dengan Kementerian UMKM untuk membangun kerja sama dalam memberdayakan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Adapun selama ini Kemensos memberdayakan masyarakat dari desil 1 sampai desil 4 atau masyarakat miskin dan miskin ekstrem untuk naik kelas.
Nantinya setelah masyarakat miskin dan miskin ekstrem tersebut naik kelas, Kementerian UMKM akan memberdayakan masyarakat melalui program kewirausahaan.
“Kami Kementerian UMKM merespons ide besar ataupun konsep besar sinkronisasi dan sinergi antar kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, di mana kita akan mulai membagi klasifikasi dan graduasi,” ungkap Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Kamis (20/3).
Lebih lanjut, Menteri Maman menambahkan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan semangat kolaborasi dan mengesampingkan ego sektoral.
Secara konkret, pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM adalah dengan memberikan pendampingan dalam menjalankan wirausaha baik dari sisi pembiayaan dan juga akses pasar.
“Kementerian UMKM dan Kementerian Sosial sudah bersepakat membangun graduasi. Jadi desil 1 itu masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem ditangani oleh Mensos sampai ke desil 4. Nanti desil 4 itu akan ditangani oleh Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Kementerian BP2MI dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Baru setelah itu naik lagi ke atas di atas desil 7,” kata Menteri Maman.
Di lain pihak, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk pengejawantahan dari perintah Presiden Prabowo Subianto melalui satu kerja terarah, terpadu dan berkelanjutan, utamanya untuk pengentasan kemiskinan dan mendorong usaha produktif.
“Nantinya tiap tahun ada keluarga dari desil 1 hingga desil 4 naik kelas. Dengan begitu penurunan kemiskinan akan jauh signifikan dan terukur. Desil 1 dan desil 2 itu paling bawah dan perlu perlindungan sosial dan kita berikan program bansos dan kita profil mereka, mana saja kelompok yang siap mandiri lewat usaha yang sudah digeluti atau punya keinginan bekerja di tempat lain. Kalau mau berusaha bisa diberi bantuan modal dalam program pemberdayaan,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul mencontohkan, dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos, terdapat 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan 60% di antaranya merupakan usia produktif yang dapat diberdayakan untuk naik kelas. (H-2)
Kemensos mulai melakukan finalisasi pembukaan Sekolah Rakyat, program pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Kondisi tempat tinggal orangtua siswa sekolah rakyat juga menjadi perhatian serius pemerintah.
Kepala Sentra Paramita Mataram Arif Rohman berharap program ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mencegah terputusnya kesempatan bersekolah di kalangan keluarga miskin ekstrem.
Gus Ipul menambahkan, saat ini sudah ada sejumlah lokasi yang sudah disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional pada Soeharto
Soeharto, dan KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) masuk dalam nama yang diusulkan Kemensos untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional tahun ini
Digitalisasi menjadi kunci peningkatan daya saing UMKM di era sekarang.
Kementerian UMKM tengah menyiapkan Rencana Strategis 2025–2029 yang fokus pada peningkatan rasio kewirausahaan dan proporsi usaha kecil-menengah.
Kementerian UMKM Republik Indonesia bekerja sama dengan Lazada Indonesia (Lazada) menyelenggarakan pelatihan bagi 150 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan di Banyumas.
Lebih lanjut Maman menjelaskan, realisasi hapus tagih piutang UMKM per 11 April 2025 mencapai Rp486,10 miliar untuk nilai piutang dan menjangkau 19.375 debitur.
Dalam rapat koordinasi kebijakan pembiayaan bagi UMKM 24 Desember 2024, target penyaluran KUR tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp300 triliun.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi terselenggaranya ajang Indonesia Prison Product dan Art Festival (IPPA Fest) sebagai simbol dukungan terhadap warga binaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved