Anggaran Dipotong, Mendikdasmen Siapkan Draf Permen Hidup Sederhana

MENGHADAPI pemotongan anggaran di kabinet Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengaku berhitung untuk menentukan pos anggarannya yang mengalami efisiensi maupun dipertahankan. Tidak hanya itu, ia juga sedang membuat draf peraturan menteri (permen) tentang hidup sederhana dan efisien dalam bekerja.

Salah satu isi draf tersebut, ungkapnya, mengenai penghilangan fasilitas menginap di hotel saat ia melakukan kunjungan di daerah. Sebagai gantinya, ia akan menginap di fasilitas yang dimiliki unit pelaksana teknis (UPT) yang mendampingi menteri.

Baca juga : Prabowo Dapat Sambutan WNI di AS: We love You, Pak!

"Saya pernah di Kinabalu Malaysia, nginapnya di hotel sekolah Indonesia di Kinabalu, itu hotelnya anak-anak yang mengambil jurusan program perhotelan, ndak papa nginap di situ malah serasa di pesantren," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti saat sambutan acara peresmian Gedung SMP dan SMA Raudlatul Jannah, di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (8/2).

Baca juga : Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional, Prabowo: Baru 22 Tahun Bisa Dibentuk

Lebih lanjut, Mendikdasmen juga akan menerapkan penghematan untuk fasilitas pesawat. Sekelas menteri pun tidak diperbolehkan naik pesawat kelas bisnis, melainkan harus dengan tiket kelas ekonomi.

Sebelum menjadi menteri, Abdul Mu'ti mengaku selalu naik pesawat dengan tiket bisnis. Hampir sebulan sekali, dia keluar negeri karena ada undangan yang harus dihadiri.

Baca juga : Mensos Pastikan Bansos Berlanjut Meski Ada Pemotongan Anggaran

Kondisi itu berubah semenjak ia menjadi menteri. "Itu sebelum saya menjadi menteri, sekarang tidak bisa begitu, kalau ke luar negeri harus izin Pak Prabowo, makanya setelah menjadi menteri ini baru sekali saya ke luar negeri, sebelum jadi menteri bisa setiap bulan saya ke luar negeri," kata Abdul Mu'ti.

Baca juga : Efisiensi Anggaran BNPB, Alokasi Pengadaan Alat di Daerah Berkurang

Pada kesempatan itu pula Abdul Mu'ti mengapresiasi pembangunan gedung SMP dan SMA Raudlatul Jannah di Pepelegi, Waru, Sidoarjo yang dilakukan tanpa bantuan pemerintah. Kemandirian swadaya masyarakat dalam mengembangkan pendidikan dinilai sangat membantu pemerintah, apalagi di tengah efisiensi.

"Pendidikan bermutu untuk semua bisa diwujudkan, apabila ada peran serta atau partisipasi semua masyarakat. Maka pendekatan yang dipakai kementerian pendidikan dasar dan menengah, adalah partisipasi semesta karena kalau hanya menggunakan dana dari pemerintah tidak akan cukup," kata Abdul Mu'ti yang juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut.

Abdul Mu’ti menyatakan pihaknya harus mengkalkulasi dan menentukan prioritas program. Meski begitu, renovasi satuan pendidikan dinyatakan tidak masuk dalam efisiensi.

Kemendikdasmen sendiri akan merenovasi 10.440 satuan pendidikan di seluruh Indonesia senilai Rp17,1 triliun. Selain program renovasi, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP) dan renovasi tersebut tidak masuk program efisiensi. (M-1)