Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, pemerintah harus bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di proses finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 dengan sebaik-baiknya. Ia meminta penyelesaian finalisasi PDSS dilakukan dengan tepat agar tak merugikan siswa.
"Keluhan bapak dan ibu (wali murid) akan kami (Komisi X DPR RI) sampaikan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk dicari solusi yang lebih baik dalam pengelolaan PDSS," kata Hetifah dalam keterangannya di Jakarta.
Seperti diketahui, proses finalisasi PDSS di berbagai daerah mengalami kendala, seperti MAN 2 Model Medan dan SMKN 2 Solo. Ratusan siswa diketahui terancam kehilangan kesempatan mengikuti SNBP akibat keterlambatan atau kendala dalam finalisasi PDSS.
Hetifah menegaskan persoalan administratif seperti itu seharusnya tidak boleh lagi terjadi. Hal itu bisa menghambat hak siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Hetifah juga menyoroti pentingnya sosialisasi dan pendampingan bagi sekolah dalam pengisian PDSS. Menurutnya, banyak sekolah yang kesulitan mengisi PDSS karena kurangnya pemahaman teknis atau terbatasnya akses bantuan saat mengalami kendala dalam sistem. Ia berharap hal itu bisa diselesaikan dan menjadi pelajaran dalam pelaksanaan PDSS di tahun-tahun berikutnya.
"Saya berharap adanya perhatian dan tindakan nyata dari berbagai pihak, hak pendidikan siswa dapat terlindungi dan proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri dapat berjalan dengan lebih adil dan transparan," kata dia.
Seperti diketahui, saat ini panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) akhirnya sepakat untuk memperpanjang waktu finalisasi PDSS hingga Sabtu, 8 Februari 2025 pukul 04.00 WIB.
Sebelumnya, perpanjangan waktu sudah dilakukan beberapa kali, di antaranya pada Minggu (2/2), Selasa (4/2), hingga Jumat (7/2) pukul 15.00 WIB. Namun, mengingat adanya sekolah yang masih belum melakukan finalisasi PDSS, maka Panitia SNPMB kembali memberikan kesempatan tambahan. (Ant/Z-9)
Sekolah lalai dalam mengisi data siswa ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Kelalaian ini membuat siswa tidak bisa mendaftar kuliah lewat jalur tanpa tes.
Anggota DPR RI menilai masalah sekolah yang belum finalisasi Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS) diselesaikan jangan sampai masa depan anak-anak menjadi korban
Hingga penutupan pengisian PDSS pada 31 Januari 2025 pukul 15.00 WIB, sekolah yang menyelesaikan finalisasi pengisian berjumlah 21.003 atau 1.513 sekolah lebih banyak dibandingkan 2024.
PANITIA Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) akhirnya kembali memberikan waktu untuk sekolah melakukan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang sudah memberikan perpanjangan waktu proses finalisasi PDSS.
Tim Seleksi Nasional SNPMB memberi kesempatan sekolah untuk melakukan finalisasi PDSS agar mereka dapat mengikuti SNBP Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi 2025 terakhir hari ini
Panitia SNPMB memberikan waktu perpanjangan SNBP dimulai tanggal 7 Februari 2025 pukul 19.00 sampai dengan 8 Februari 2025 pukul 04.00 pagi
SEBANYAK 168 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jalan Panumbangan, Desa Pakemitan, Kabupaten Tasikmalaya, terancam tidak bisa mengikuti SNBP karena polemik finalisasi PDSS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved