Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
AKIBAT efisiensi anggaran yang dilakukan besar-besaran semakin nyata. Salah satunya, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) akan memangkas jam operasional imbas dari kebijakan tersebut.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari media sosial Instagram resmi Perpusnas di Jakarta pada Jumat (7/2), penyesuaian jam operasional tersebut berlaku mulai 10 Februari 2025.
Sebelum dilakukannya efisiensi anggaran belanja pemerintah, pada hari kerja, Perpusnas beroperasi pada pukul 08.00-19.00 WIB. Sementara pada Sabtu dan Minggu, Perpusnas beroperasi pada 09.00-16.00 WIB dan tutup pada hari libur nasional.
Setelah penyesuaian ini, untuk hari Minggu, libur nasional, dan cuti bersama, Perpusnas tutup.
Sebelumnya, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang Perpustakaan tahun 2025 pada Selasa (4/2), Kepala Perpusnas E Aminudin Aziz menyatakan Perpusnas memiliki semboyan baru untuk hadir sebagai martabat bangsa.
"Perpustakaan itu memiliki fungsi yang sangat substansial, fundamental, dan instrumental di dalam pengembangan kecakapan literasi untuk peradaban bangsa. Bapak dan Ibu (pustakawan hingga seluruh pegiat literasi) ditugaskan untuk membawa misi pemartabatan harga diri bangsa," kata Aminudin.
Perpusnas dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga sepakat untuk mengawal penyediaan buku untuk jalur sekolah dan bukan sekolah, yakni perpustakaan desa hingga taman bacaan masyarakat.
"Penyediaan buku ini akan melibatkan lembaga lain, termasuk corporate social responsibility (CSR) yang akan diupayakan supaya betul-betul menjadi kenyataan," ujar dia.
Aminudin juga menekankan akan memberikan porsi antara peran TBM dan pegiat literasi lain agar menjadi optimal. Pelaksanaan Relawan Literasi Masyarakat (Rel Lima) akan dimulai dengan beberapa program percontohan.
Selain itu, sambung dia, rencana redistribusi buku milik Perpusnas ke perpustakaan daerah lebih lanjut akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga lain supaya tidak bermasalah.
"Koordinasi akan dilakukan dengan Kemenko PMK, Kementerian Desa, Kementerian Dikdasmen terkait rencana aksi untuk program-program yang diusung bersama. Urusan anggaran yang sangat menjadi kekhawatiran kita itu, justru harus menjadi pemicu," tuturnya. (Ant/J-3)
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved