Efisiensi Anggaran Ancam Perekonomian, Prabowo Diminta Selektif

KEPALA Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mendorong Presiden RI Prabowo Subianto selektif memangkas anggaran belanja.

Efisiensi anggaran secara besar-besaran di kementerian/lembaga (k/l) diyakini akan menganggu proyek-proyek infrastruktur, pangan, dan lainnya. Imbasnya, produktivitas pembangunan negara akan turun dan berimplikasi pada perekonomian nasional.

"Sebaiknya efisiensi anggaran ini dipilih dan dipilah karena mempengaruhi produktivitas. Jika produktivitas turun, nilai tambah yang diciptakan berkurang. Ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (6/2).

Presiden Prabowo Subianto meminta k/l hingga pemerintah daerah (pemda) melakukan efisiensi belanja anggaran mencapai Rp306,69 triliun. Menurut Rizal, pemerintah perlu realokasi anggaran untuk belanja yang produktif. Seperti, pengembangan industri dan hilirisasi berbasis teknologi dan sumber daya ekonomi yang inklusif. 

Baca juga : Mensos Pastikan Refocusing Anggaran Tak Ganggu Bansos

"Jadi, efisiensi anggaran ini tidak untuk konsumtif semata. Karena diharapkan dengan anggaran Rp306 triliun mampu memperbaiki produktivitas struktur perekonomian nasional," jelasnya. 

Senada, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Akhmad Akbar Susamto, berpandangan pemotongan anggaran terutama dilakukan di sektor-sektor produktif, seperti infrastruktur pokok, pendidikan, dan kesehatan, bakal menghambat pertumbuhan ekonomi. Serta mengganggu iklim usaha.

“Jika pemotongan anggaran tidak dilakukan secara selektif, maka berdampak negatif pada investasi publik, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja,” ungkap Akbar dilansir laman resmi UGM. 

Baca juga : Pakar UGM Ragu Langkah Efisiensi Anggaran Prabowo Mampu Capai Target

Selain dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan ekonomi, pemangkasan anggaran juga diperkirakan berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, program-program sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial, subsidi, atau bantuan bagi kelompok rentan dikhawatirkan terdampak. 

“Jika pemotongan anggaran terlalu agresif di sektor ini, daya beli masyarakat dapat menurun. Pada akhirnya mengurangi konsumsi domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi,” ucap Akbar. 

Akbar mengingatkan kepada pemerintah agar kebijakan efisiensi anggaran mesti dilakukan secara cermat dan teliti agar tidak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.

“Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan dengan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya. (J-3)