Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
FOUNDER dan Chief Executive Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih menyampaikan sejumlah sorotan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pemaparannya, Diah menekankan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kebutuhan akan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan.
Menurut dia, saat ini kerangka regulasi yang mendasari program MBG masih lemah."Adanya surat, kita bilang terbatasnya payung regulasi dan petunjuk teknis. Jadi tidak diunggah surat keputusan Deputi Bidang Penyaluran BGN nomor 2 tahun 2024 tidak diunggah ke website BGN," kata Diah dalam diskusi bertajuk Peluncuran Seri Kedua Kajian Makan Bergizi Gratis, Kamis (6/2).
Hal ini, menurutnya, membatasi akses informasi kepada publik, berbeda dengan praktik baik di negara seperti Jepang, Brazil, dan India yang mendukung program serupa dengan regulasi setingkat Peraturan Presiden (Perpres).
Lebih lanjut, Diah menyoroti terbatasnya kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program ini. “Kewenangan BGN terbatas pada penyaluran makanan. Tidak termasuk intervensi promotif preventif gizi, edukasi gizi dan keamanan pangan,” jelasnya.
Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan kapasitas teknokratik BGN membuat pendekatan program ini cenderung sentralistik, sehingga pelibatan lintas sektor, khususnya Kementerian Kesehatan, menjadi sangat krusial.
Terkait pendanaan, Diah menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp71 triliun yang telah dialokasikan masih jauh dari cukup. “Diestimasi memerlukan tambahan 100 triliun yang sudah di crosscheck oleh Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan bahwa MBG membutuhkan 100 triliun lagi,” ujarnya. Namun, Diah menekankan bahwa hingga kini belum ada studi yang memadai untuk menentukan biaya per porsi makanan sesuai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA.
Keberadaan dapur MBG dapat membuka kesempatan atau lowongan bagi para IRT yang sulit untuk mendaftar pekerjaan karena faktor batas usia dan kemampuan.
PROGRAM unggulan Presiden Prabowo Subiatno, yakni makanan bergizi gratis (MBG) telah dimulai serentak pada hari ini, Senin (6/2).
Untuk tahap awal, Badan Gizi Nasional Kabupaten Purwakarta baru menyiapkan 3.000 porsi MBG untuk sejumlah siswa PAUD, SD, dan SMP yang ada di Purwakarta.
BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, telah memerintahkan 76 unit pelaksana teknis (UPT) yang dimiliki BPOM di seluruh Indonesia untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MGB) di Kabupaten Bandung Barat menemui kendala. Pasalnya, anak-anak di wilayah pelosok belum tersentuh program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.
SEBANYAK 35 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) katering di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi korban penipuan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Pagelaran wayang golek, menghadirkan Ki Dalang Yogaswara Sunandar Giri Harja 3 Putra, di lapang Alun-alun, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut.
Sebanyak tujuh SPPG baru ini beroperasi untuk 64 sekolah dengan sasaran 21.223 peserta didik.
Pemkot melalui Dinas Kesehatan turut serta melakukan pengukuran status gizi dengan metode antropometri.
Program MBG ini diharapkan bisa dinikmati hingga warga di pelosok Kabupaten Bogor.
Di Kabupaten Bogor baru ada 29 dapur MBG dan baru bisa memenuhi sekitar 86.997 ribu siswa dan itu baru 5% dari seluruh jumlah siswa.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik dan diawasi oleh ahli gizi, Badan POM, hingga akuntan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved