Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
FOUNDER dan Chief Executive Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih menyampaikan sejumlah sorotan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pemaparannya, Diah menekankan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kebutuhan akan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan.
Menurut dia, saat ini kerangka regulasi yang mendasari program MBG masih lemah."Adanya surat, kita bilang terbatasnya payung regulasi dan petunjuk teknis. Jadi tidak diunggah surat keputusan Deputi Bidang Penyaluran BGN nomor 2 tahun 2024 tidak diunggah ke website BGN," kata Diah dalam diskusi bertajuk Peluncuran Seri Kedua Kajian Makan Bergizi Gratis, Kamis (6/2).
Hal ini, menurutnya, membatasi akses informasi kepada publik, berbeda dengan praktik baik di negara seperti Jepang, Brazil, dan India yang mendukung program serupa dengan regulasi setingkat Peraturan Presiden (Perpres).
Lebih lanjut, Diah menyoroti terbatasnya kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program ini. “Kewenangan BGN terbatas pada penyaluran makanan. Tidak termasuk intervensi promotif preventif gizi, edukasi gizi dan keamanan pangan,” jelasnya.
Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan kapasitas teknokratik BGN membuat pendekatan program ini cenderung sentralistik, sehingga pelibatan lintas sektor, khususnya Kementerian Kesehatan, menjadi sangat krusial.
Terkait pendanaan, Diah menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp71 triliun yang telah dialokasikan masih jauh dari cukup. “Diestimasi memerlukan tambahan 100 triliun yang sudah di crosscheck oleh Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan bahwa MBG membutuhkan 100 triliun lagi,” ujarnya. Namun, Diah menekankan bahwa hingga kini belum ada studi yang memadai untuk menentukan biaya per porsi makanan sesuai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA.
Ombudsman minta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan standar pelayanan publik dalam pendistribusian makan bergizi gratis (MBG)
Irjen Rudi Darmoko mengatakan, tujuan utama distribusi makanan bergizi ini ialah menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini.
MEDIAINDONESIA.COM, 6 Juli 2025, menurunkan berita berjudul ‘BGN Sebut Penerima MBG sudah Melebihi Penduduk Singapura’.
DIREKTUR Eksekutif Observo Center, Muhammad Arwani Deni mendorong agar program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) bersih dari praktik-praktik manipulatif
BGN sebut pekan depan akan ada penambahan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) sejumlah 1,2 juta, total yang akan dilayani di pekan depan itu totalnya sudah hampir 7 juta.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti membenarkan bahwa pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) siswa di lingkungan sekolah akan dimulai pada Agustus 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Wagub Kepri didampingi oleh Tim Pengendalian Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri, Gunawan Satari.
Program MBG sudah mulai berjalan dengan 15 titik dapur umum yang tersebar di wilayah DIY.
Gubernur Jateng dan Kapolri resmikan pembangunan 24 SPPG untuk percepat distribusi gizi gratis, mendukung program MBG dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Di Kabupaten Bogor baru ada 29 dapur MBG dan baru bisa memenuhi sekitar 86.997 ribu siswa dan itu baru 5% dari seluruh jumlah siswa.
Pagelaran wayang golek, menghadirkan Ki Dalang Yogaswara Sunandar Giri Harja 3 Putra, di lapang Alun-alun, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut.
Santo Wirawan berharap kerja sama antara INTI Tangsel dan BGN akan terus berlanjut serta menjangkau lebih banyak wilayah dan penerima manfaat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved