Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PROGRAM Makan Bergizi Nasional (MBG) diharapkan bisa memberikan perubahan perilaku dengan makanan yang lebih sehat, termasuk perilaku hidup sehat pada anak-anak sejak dini. Adapun tujuan awal program ini ialah meningkatkan gizi masyarakat terutama anak dan ibu, serta mengurangi angka stunting dan malnutrisi.
“Bukan sekadar memberikan makanan bergizi, program ini diharapkan memberikan perubahan perilaku dengan makanan yang lebih sehat, termasuk perilaku hidup sehat pada anak-anak sejak dini,” kata anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari dalam keterangan, Senin (3/2).
Ia sebelumnya hadir dalam sosialisasi Program MBG bersama mitra kerja di Kelurahan Cinere, Kota Depok, pada pukul 09.00 WIB dan selesai pada pukul 11.15 WIB. Sosialisasi tersebut dihadiri sekitar 300-an peserta dari warga setempat.
Selain Lucy, hadir pula anggota DPRD Kota Depok Aditya Wiradi Putra, dan Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN) Tengku Syahdana. BGN merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional.
Dalam program ini, makanan yang disediakan sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi. Program ini resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.
“Makan Bergizi Gratis ini menyasar 4 target utama, yaitu pelajar (PAUD hingga SMA sederajat dan santri), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” tuturnya saat melakukan sosialisasi kepada warga Cinere.
Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.
Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045 dan program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.
“Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas,” jelasnya.
Data per 22 Januari 2025 lalu sudah terbentuk 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tersebar di 38 provinsi. Dengan begitu Badan Gizi Nasional secara bertahap akan mendirikan 30 ribu Dapur MBG di seluruh Indonesia.
Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Termasuk 45 - 46 petugas memasak makanan.
Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengelolaan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat.
Pada April 2025 ditargetkan 3 juta anak Indonesia akan mendapatkan makanan bergizi. Target berikutnya pada Agustus 2025 akan bertambah menjadi 15 juta, dan akhir tahun anak Indonesia bisa mendapatkan makanan bergizi gratis. (P-3)
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di BPPMHKP Makassar.
Namun kenyataannya, mereka yang mampu dan memiliki penghasilan tetap seperti ASN bahkan mereka yang secara kategori ekonomi mampu justru ikut menerima bansos.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan komitmennya mendukung industri kreatif nasional melalui regulasi yang lebih berpihak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved