Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM Makan Bergizi Nasional (MBG) diharapkan bisa memberikan perubahan perilaku dengan makanan yang lebih sehat, termasuk perilaku hidup sehat pada anak-anak sejak dini. Adapun tujuan awal program ini ialah meningkatkan gizi masyarakat terutama anak dan ibu, serta mengurangi angka stunting dan malnutrisi.
“Bukan sekadar memberikan makanan bergizi, program ini diharapkan memberikan perubahan perilaku dengan makanan yang lebih sehat, termasuk perilaku hidup sehat pada anak-anak sejak dini,” kata anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari dalam keterangan, Senin (3/2).
Ia sebelumnya hadir dalam sosialisasi Program MBG bersama mitra kerja di Kelurahan Cinere, Kota Depok, pada pukul 09.00 WIB dan selesai pada pukul 11.15 WIB. Sosialisasi tersebut dihadiri sekitar 300-an peserta dari warga setempat.
Selain Lucy, hadir pula anggota DPRD Kota Depok Aditya Wiradi Putra, dan Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN) Tengku Syahdana. BGN merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional.
Dalam program ini, makanan yang disediakan sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi. Program ini resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.
“Makan Bergizi Gratis ini menyasar 4 target utama, yaitu pelajar (PAUD hingga SMA sederajat dan santri), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” tuturnya saat melakukan sosialisasi kepada warga Cinere.
Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.
Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045 dan program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.
“Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas,” jelasnya.
Data per 22 Januari 2025 lalu sudah terbentuk 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tersebar di 38 provinsi. Dengan begitu Badan Gizi Nasional secara bertahap akan mendirikan 30 ribu Dapur MBG di seluruh Indonesia.
Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Termasuk 45 - 46 petugas memasak makanan.
Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengelolaan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat.
Pada April 2025 ditargetkan 3 juta anak Indonesia akan mendapatkan makanan bergizi. Target berikutnya pada Agustus 2025 akan bertambah menjadi 15 juta, dan akhir tahun anak Indonesia bisa mendapatkan makanan bergizi gratis. (P-3)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved