Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
INSTITUT Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)-Kemendagri kembali melahirkan Aparatur Sipil Negara dengan ditandai lulusnya 36 mahasiswa Program Studi Profesi Kepamongprajaan IPDN Angkatan XIII.
Acara yudisium program studi profesi itu dilaksanakan di Aula Zamhir Islamie IPDN Kampus Jakarta dan dipimpin oleh Rektor IPDN Prof Hadi Prabowo.
Lulusan terbaik diraih oleh Anas Aolia Malik dengan IPK 3,89 dan Mamun dengan IPK 3,87, yang keduanya merupakan camat di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, serta Andi Muhammad Iqbal Walino dengan IPK 3,86 yang merupakan camat di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dari 36 mahasiswa yang lulus, 33 orang dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude dan 3 orang dengan predikat sangat memuaskan.
Pada kesempatan itu pula, Rektor IPDN mengingatkan kepada para lulusan untuk dapat menjunjung tinggi dan mengimplementasikan Asta Cita Presiden Prabowo dalam pengabdiannya nanti di masyarakat.
Rektor IPDN berharap para ASN yang telah menyelesaikan pendidikan ini mendapat bekal pemahaman dasar-dasar pemerintahan, landasan kebijakan di bidang pemerintahan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, serta Peraturan Perundang-Undangan terkait praktis teknis pemerintahan yang telah didapat selama pendidikan.
“Saudara kini dapat meningkatkan pengabdian dan kinerja dalam pelaksanaan tugas. Tingkatkan disiplin dalam bekerja, motivasi kerja, integritas diri dan kembangkan inovasi dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Rektor IPDN.
Mahasiswa Program Studi Profesi Kepamongprajaan yang baru lulus ini merupakan ASN yang berasal dari beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia, yakni Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, Kabupaten SUkabumi, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Bone dan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Untuk itulah Rektor IPDN, pada kesempatan yang sama, mengucapkan terima kasih kepada pada Bupati dan Wali Kota yang telah menugaskan Camat dan Calon Camat mereka untuk mengikuti pendidikan di IPDN.
“Setelah selesai menempuh pendidikan dan kembali ke tempat pengabdian, Saya harap Saudara dapat menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta dapat melaksanakan peran-peran startegis sebagai kader pamong praja dalam percepatan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan serta penguatan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI,” tegas Hadi. (Z-1)
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
Tingkat penyimpangan yang dilakukan ASN memang cukup masif. Menurutnya, pemberian gaji ke-13 dari negara merupakan upaya menghadirkan kesejahteraan yang cukup bagi ASN.
SALAH satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ialah Wajib Belajar 13 Tahun.
TANGGAL 1 Juni 2025, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Lahir Pancasila.
ASTA Index mengatasi keterbatasan metode pengukuran konvensional yang hanya fokus pada indikator makro.
Presiden Prabowo telah membentuk BUMN khusus bernama Agrinas untuk merebut kembali lahan-lahan ilegal yang digunakan untuk tanaman sawit.
Presiden Prabowo Subianto menekankan, kebijakan impor non-kuota dirancang untuk menyederhanakan birokrasi, menciptakan ekosistem usaha yang sehat,
KETUA Umum Barisan Pemuda Nusantara (Bapera), Fahd El Fouz A Rafiq melantik pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bapera periode 2025-2030
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved