Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
KEPALA Biro Komunikasi Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman memberikan data bahwa saat ini apoteker di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Berdasarkan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) per 31 Desember 2024, saat ini terdapat 61.450 Apoteker di Indonesia yang tersebar di Pulau Jawa (Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta) sebesar 58 persen (38.854),” ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (17/1).
Lebih lanjut, wilayah kedua dengan jumlah apoteker terbanyak adalah Pulau Sumatra (Provinsi Aceh, Bengkulu, Jambi, Kep Bangka Belitung, Kep Riau, Lampung, Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Utara) sebesar 17 persen (10.305).
Selanjutnya Pulau Sulawesi (Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara) sebesar 9 persen (5.537). Pulau Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara) sebesar 8 persen (4.709).
Pulau Bali dan Nusa Tenggara (Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur) sebesar 5 persen (3.127). Terakhir Pulau Maluku dan Papua (Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah) sebesar 3 persen (1.918).
Aji menambahkan, merujuk pada Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan pemenuhan tenaga melalui Pengadaan ASN, Penugasan Khusus Kemenkes dan cara lain. Upaya Pemenuhan dapat dilakukan dengan Pembukaan Formasi ASN dan Program penugasan khusus oleh Kemenkes.
“Melalui Permenkes No 19 tahun 2024, salah satu Standar Kebutuhan Minimal (SKM) tenaga puskesmas adalah Apoteker, oleh karena itu ke depannya pemenuhan kebutuhan tenaga kefarmasian di puskesmas melalui penugasan khusus diutamakan Apoteker,” ujar Aji. (Z-9)
DIREKTUR Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Ina Agustina menyampaikan, 76% kasus HIV di Indonesia terkonsentrasi di 11 provinsi prioritas.
Kemenkes mencatat pada Maret 2025 sebanyak 356.638 orang dengan HIV (ODHIV) dari total estimasi 564 ribu ODHIV yang harus ditemukan pada 2025 untuk segera diberi penanganan.
Kemenkes) berkomitmen untuk mengeliminasi HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS) pada 2030. Edukasi, deteksi dini, dan pengobatan menjadi kunci dalam mencapai target ini
Kemenkes) mengakselerasi program vaksinasi human papiloma virus atau HPV nasional demi menekan angka kematian akibat kanker serviks.
Para peserta CKG yang terbukti memiliki masalah kesehatan, mereka dapat secara gratis mengakses layanan lanjutannya mengikuti skema BPJS Kesehatan.
Direktur Jenderal Kesehatan Layanan Primer dan Komunitas Kemenkes, Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka kematian ibu dan bayi tinggi.
LABORATORIUM kesehatan Daerah Kalimantan Timur (Labkesprov Kaltim) mendorong standar baru layanan kesehatan untuk masyarakat.
BPJS Kesehatan meluncurkan Open Call for Research Proposal Tahun 2025 pada Senin (16/6) di Jakarta.
Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap profesi ojek online yang memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat.
Kesiapan tenaga kesehatan perlu dilakukan lebih dulu sebelum implementasi teknologi kesehatan.
Salah satu terobosan unggulannya adalah penerapan focused ultrasound ablation (HIFU) sebagai alternatif non-bedah untuk penanganan mioma uteri dan adenomiosis.
Warga yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta, namun berdomisili di Jakarta juga tak bisa mendapatkan layanan kesehatan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved