Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Biro Komunikasi Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman memberikan data bahwa saat ini apoteker di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Berdasarkan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) per 31 Desember 2024, saat ini terdapat 61.450 Apoteker di Indonesia yang tersebar di Pulau Jawa (Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta) sebesar 58 persen (38.854),” ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (17/1).
Lebih lanjut, wilayah kedua dengan jumlah apoteker terbanyak adalah Pulau Sumatra (Provinsi Aceh, Bengkulu, Jambi, Kep Bangka Belitung, Kep Riau, Lampung, Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Utara) sebesar 17 persen (10.305).
Selanjutnya Pulau Sulawesi (Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara) sebesar 9 persen (5.537). Pulau Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara) sebesar 8 persen (4.709).
Pulau Bali dan Nusa Tenggara (Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur) sebesar 5 persen (3.127). Terakhir Pulau Maluku dan Papua (Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah) sebesar 3 persen (1.918).
Aji menambahkan, merujuk pada Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan pemenuhan tenaga melalui Pengadaan ASN, Penugasan Khusus Kemenkes dan cara lain. Upaya Pemenuhan dapat dilakukan dengan Pembukaan Formasi ASN dan Program penugasan khusus oleh Kemenkes.
“Melalui Permenkes No 19 tahun 2024, salah satu Standar Kebutuhan Minimal (SKM) tenaga puskesmas adalah Apoteker, oleh karena itu ke depannya pemenuhan kebutuhan tenaga kefarmasian di puskesmas melalui penugasan khusus diutamakan Apoteker,” ujar Aji. (Z-9)
Kemenkes mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/C/445/2026 tentang Kewaspadaan Terhadap Penyakit Virus Nipah di bandara
Di Indonesia, gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi yang tidak terkoreksi masih menjadi tantangan serius.
Pada 2026 cakupan intervensi diharapkan semakin luas sehingga target penurunan stunting hingga 5 persen pada 2045 dapat tercapai.
Berikut adalah analisis mendalam mengenai perbedaan Virus Nipah dan COVID-19 berdasarkan data medis dan epidemiologi terkini.
MESKI hingga sore ini (27/1) Kemenkes memastikan nol kasus konfirmasi pada manusia, potensi penyebaran Virus Nipah di Indonesia dinilai "sangat nyata" dan tidak boleh diremehkan.
Untuk mencegah terjadinya penularan di Tanah Air, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti memantau perkembangan situasi kejadian penyakit virus Nipah di India dan negara-negara lain,
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan sebanyak 270.000 peserta PBI BPJS Kesehatan di Jakarta yang terdampak pemutakhiran data akan tetap mendapatkan layanan.
Simak cara mendapatkan PBI BPJS Kesehatan, syarat, dan pendaftaran bagi warga miskin serta rentan agar mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
IDAI juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam pemenuhan fasilitas kesehatan anak.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, memaparkan lokasi 66 rumah sakit tersebut tersebar di berbagai wilayah.
Penonaktifan peserta PBI JKN dan PBPU dilakukan tanpa ukuran yang jelas dan berpotensi mengorbankan warga miskin.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved