Tanwir I Aisyiyah Soroti Isu Ketimpangan

AISYIYAH, organisasi perempuan Muhammadiyah, menyoroti berbagai ketimpangan yang masih menjadi PR dalam mewujudkan Indonesia yang berkeadilan. Hal itu menjadi sorotan dalam Tanwir I Aisyiyah yang mengambil tema Dinamisasi Perempuan Berkemajuan Menuju Indonesia Berkeadilan. Tanwir I Aisyiyah akan digelar pada 15-17 Januari 2025 di Jakarta.

Tanwir Aisyiyah merupakan forum permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar untuk melakukan penguatan, konsolidasi gerakan, dan refleksi atas perjalanan Aisyiyah pasca-Muktamar ke-48 pada 2022 lalu di Surakarta.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah Salmah Orbayinah mengatakan masih terdapat ketimpangan di tengah masyarakat. Hal itu terlihat dari problem kemiskinan, belum terpenuhinya akses layanan dasar terutama pada kelompok rentan dan marjinal, hingga masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baca juga : LKKS PP Muhammadiyah Gelar Program Kepemimpinan Mahasiswa Lintas Iman

"Aisyiyah sebagai gerakan perempuan yang peduli pada isu perempuan, anak, dan kelompok marjinal melihat bahwa ketimpangan tersebut harus diatasi agar tidak ada seorang pun yang tertinggal atau no one left behind," kata Salmah dalam Konferensi Pers Tanwir I Aisyiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).

Ia mencontohkan beberapa ketimpangan yang masih kentara di dunia pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan.

"Saat ini akses pendidikan di daerah pedesaan dan perkotaan sangat berbeda. Akses pendidikan anak-anak berusia 15 tahun di pedesaan jauh lebih kecil dibandingkan di perkotaan. Kemudian infrastruktur pendidikan juga sangat berbeda di pedesaan dan perkotaan," kata Salmah.

Baca juga : Dubes Rwanda ke Bojongsari Depok Beri Tausiah Acara ‘Aisyiyah 

Belum lagi ketimpangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang mana akses pendidikan terhadap perempuan dinilai masih lebih rendah dari laki-laki.

"Ketidakadilan di bidang kesehatan terutama dalam penerimaan jaminan sosial kesehatan, perempuan juga masih mendapatkan akses yang lebih rendah. Hal-hal semacam ini menjadi perhatian Aisyiyah untuk bagaimana program-program Aisyiyah yang sudah kita susun terlihat tidak sih, berkontribusi nyata tidak untuk masyarakat," paparnya.

Sekretaris Umum PP Aisyiyah Tri Hastuti Nur Rochimah mengungkapkan strategi yang bisa dilakukan, baik itu dengan penyadaran, pemenuhan akses layanan dasar, pemberdayaan, hingga advokasi kebijakan.

Baca juga : Mengenal Zendo, Layanan Ojek Online yang Diinisiasi Muhammadiyah

Menurutnya, hasil Tanwir terkait isu-isu keadilan itu akan dikomunikasikan dan disinergikan pada pemerintah yang baru khususnya pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. "Ini momen yang pas untuk mengkomunikasikan bagaimana Aisyiyah akan bersinergi berkontribusi mewujudkan keadilan," katanya.

Isu lain yang menjadi catatan penting misalnya terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Menurutnya saat ini Indonesia sudah punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun sebenarnya pemenuhan hak untuk kelompok disabilitas dalam layanan dasar juga masih menjadi PR.

"Misalnya terkait pendidikan inklusi, hak atas akses ketenagakerjaan, hak atas akses kesehatan, ini juga masih menjadi PR kita. Kita mendorong unit layanan disabilitas di tingkat daerah," kata dia

Baca juga : Awal Puasa Ramadan 2025 Sudah Ditetapkan, Berikut Versi Muhammadiyah

Tri menyampaikan, Aisyiyah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan meluncurkan Gerakan Pendidikan Inklusif Berkelanjutan dalam forum Tanwir I Aisyiyah ini.

“Gerakan pendidikan inklusif menjadi upaya nyata untuk menyediakan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi yang menjunjung tinggi kesetaraan dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak dengan beragam latar belakang, kondisi, dan kebutuhan," terang Tri.

Saat ini, paparnya, belum semua sekolah menerapkan pendidikan inklusif meski telah menjadi mandat undang-undang. Alhasil belum semua anak dengan beragam latar belakang dan kebutuhan dapat mengakses pendidikan bermutu.

Contohnya anak berkebutuhan khusus (ABK), korban perkawinan anak dan kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, anak dari masyararakat adat, maupun anak yang tinggal di daerah kondisi geografis yang tidak mudah dijangkau.(H-2)