Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menilai isu boikot yang tengah beredar saat ini telah menyadarkan masyarakat bahwa produk lokal lebih berkualitas dan tidak kalah saing dengan beragam produk yang dikelola pihak asing.
"Alhamdulillah sekarang banyak bermunculan produk-produk baru, misalnya di bisnis air mineral. Produk lokal, yang saham mayoritasnya dimiliki orang atau perusahaan Indonesia, kualitasnya tidak kalah dengan produk asing," kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum Ikhsan Abdullah dalam keterangan resmi, Kamis (12/12).
Ikhsan mengatakan gerakan boikot yang dilakukan masyarakat terhadap sejumlah produk yang dinilai terafiliasi dengan Israel, justru memicu perubahan selera dan pilihan masyarakat atas produk lokal yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional.
Pola konsumsi masyarakat yang berubah dapat terlihat dari salah satu makanan yakni ayam goreng yang digemari anak-anak, dapat digantikan dengan produk lokal.
"Isu PHK massal diembuskan pihak-pihak yang sudah terbiasa menikmati keuntungan besar dari peredaran produk multinasional asing pro-Israel di Indonesia. Boikot dalam setahun lebih terakhir bikin mereka merugi. Ya wajarlah, karena mereka sendiri yang memulai," ujar Ikhsan.
Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) bidang pemberdayaan perekonomian KH Eman Suryaman menambahkan gerakan boikot berhasil memicu peningkatan minat konsumen pada produk lokal.
"Efek boikot produk pro-Israel itu nyata. Penjualan sejumlah perusahaan multinasional buktinya banyak terpangkas. Jadi, saya kira kita semua harus berani dalam meneruskan gerakan boikot Israel," tegasnya.
Di sisi lain, gerakan boikot memunculkan banyak dampak positif bagi perusahaan dalam negeri setelah konsumen mulai menjauhi produk-produk tertentu yang dianggap ikut berkontribusi pada agresmi Israel atas Jalur Gaza dan Lebanon dalam setahun lebih terakhir.
Ia mengatakan Fatwa MUI terkait boikot produk Israel memainkan peran signifikan dalam geliat perekonomian nasional, yang dibuktikan dengan kian terbukanya peluang perluasan usaha bagi pebisnis di dalam negeri.
Oleh karena itulah, dibanding boikot memicu PHK massal seperti yang didengungkan sebagian pihak, kegiatan bisnis dan ekonomi di dalam negeri malah bangkit dan menjamur di mana-mana.
MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina.
Dalam fatwa itu, MUI merekomendasikan umat Islam semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.
MUI juga mendorong warga Muslim Indonesia ikut membangkitkan ekonomi nasional dengan mengkonsumsi produk lokal dan menghindari segala produk terafiliasi maupun diimpor langsung dari Israel lewat Fatwa MUI Nomor 14/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 tentang Prioritas Penggunaan Produk dalam Negeri. (Ant/Z-1)
FORUM Pondok Pesantren (FPP) Jawa Barat wilayah Cirebon meminta masyarakat hati-hati menyikapi seruan boikot terhadap sebuah produk.
Di ruang-ruang digital, daftar produk yang dianggap terafiliasi dengan Israel beredar luas. Bahkan sering kali tanpa data dan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Gerakan boikot terhadap produk yang diduga terafiliasi Israel dinilai dapat menjadi bumerang bagi Indonesia.
Fatwa MUI tidak hanya berdampak secara moral dan keagamaan, tetapi juga menciptakan perubahan struktural dalam perilaku konsumsi masyarakat Indonesia.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto menyatakan bahwa meskipun aksi boikot bukan penyebab utama PHK, dampaknya tetap signifikan.
Aksi boikot ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti edukasi publik melalui poster dan pamflet, kampanye sosial media, penarikan produk tertentu dari kantin sekolah, hingga penggalangan dana kemanusiaan untuk Palestina.
Qatar dan Mesir telah menerima persetujuan Hamas atas usulan gencatan senjata di Jalur Gaza.
PRESIDEN Palestina Mahmoud Abbas menandatangani dekret yang membentuk komite penyusun konstitusi sementara sebagai langkah awal transisi menuju status negara penuh.
MENTERI Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty pada Senin (18/8) menegaskan penolakannya terhadap pernyataan resmi Israel terkait konsep Israel Raya
Rekaman audio mantan Kepala Intelijen Militer Israel, Aharon Haliva, bocor ke publik. Ia menyebut kematian puluhan ribu warga Palestina di Gaza sebagai sesuatu yang “diperlukan”.
Menlu Mesir Badr Abdelatty menolak ide pemindahan warga Gaza. Ia menegaskan pengusiran massal Palestina adalah garis merah.
Hamas menyatakan setuju dengan proposal terbaru gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved