Pemerintah Lakukan Modifikasi Cuaca Antisipasi Banjir Jabodetabek

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) terkait antisipasi cuaca ekstrem di Jabodetabek, salah satunya modifikasi cuaca. Pratikno menyebut laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan bahwa curah hujan sangat tinggi di wilayah-wilayah mulai dari Sumatra, Jawa, sampai NTT.
“Kita antisipasi betul di semua daerah termasuk juga di wilayah Jabodetabek. Pagi hari ini kita

menyelenggarakan rapat hal-hal apa yang harus kita lakukan agar bencana banjir bisa diminimalisir semaksimal mungkin,” kata Pratikno kepada awak media usia rapat.

Baca juga : Cegah Banjir, DKI Tingkatkan Infrastruktur dan Siapkan Modifikasi Cuaca

Rapat yang digelar di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (10/12), itu dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, dan sejumlah pejabat lainnya.

Sejumlah langkah terus dilakukan. Pertama, pemerintah akan terus melanjutkan modifikasi cuaca, baik yang dilakukan oleh BNPB bersama dengan BMKG, maupun oleh pemerintah provinsi terutama Pemprov DKI.

“Jadi modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan. Tidak bisa meniadakan tidak mungkin tapi mengurangi dan itu mengurangi beban terhadap infrastruktur air yang ada di wilayah Jabodetabek,” kata Pratikno.

Baca juga : Antisipasi Cuaca Ekstrem, BPBD Lakukan Modifikasi Cuaca

Kedua, kata Pratikno, pemerintah juga akan memperbaiki dan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada, baik melalui perawatan infrastruktur maupun melalui kesiap-siagaan dari petugas teknis yang ada di lapangan.

“Jangan sampai petugas teknis lengah oleh karena tadi kita semua juga apel siaga akan terus dilakukan secara rutin dan,” ujarnya.

Ketiga, sambung dia, dalam minggu ini pemerintah akan membentuk posko bersama di mana pihak-pihak terkait berkantor bersama di BNPB. “Jadi masing-masing pemda, unit-unit pemerintahan terkait mengirimkan wakilnya dalam satu posko di BNPB agar bisa dimonitor dari waktu ke waktu dan tidak perlu rapat koordinasi karena koordinasi dilakukan real time di posko BNPB,” jelasnya.

Ketika banjir tidak bisa terhindarkan, banjir tersebut diharapkan sudah bisa terkendali. Pihaknya juga menyatakan siap-siaga untuk melayani masyarakat seandainya banjir tidak terhindarkan.

“Basarnas sudah siap di titik-titik baik itu infrastruktur yang disediakan kemudian juga staffing juga demikian. Pemprov Provinsi DKI juga sudah menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan di pos-pos yang kemungkinan ada potensi untuk banjir titik-titiknya sudah diidentifikasi secara jelas,” papar Pratikno. (H-3)