Muhammadiyah Kelola Sekolah Swasta Terbanyak di Indonesia

NEGARA-NEGARA negara ekonomi maju ditandai pendidikan yang maju. Negara seperti Singapura dan Finlandia maju karena pendidikan maju dan bermutu.  

Demikian disampaikan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, di hadapan 600 peserta Sidang Tanwir Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (5/12). Sidang Tanwir merupakan sidang tingkatan kedua setelah Muktamar itu dihadiri jajaran Pimpinan Pusat, jajaran Unsur Pembantu Pimpinan, Pimpinan Organisasi Otonom, dan Pimpinan Wilayah se-Indonesia. Sidang bertema Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua.

Pendidikan bermutu untuk semua merupakan amanat UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan. Ini juga amanat UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2023 yang menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. "Terkait dengan penugasan saya di kabinet Merah Putih sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang  memiliki Pendidikan Bermutu untuk Semua, merupakan amanat UUD 1945 dan amanat dari UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2023 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu," tegasnya.

Baca juga : Dikdasmen Muhammadiyah Desak Kemendikbudristek Kembalikan Guru Swasta Lulus PPPK ke Sekolah Swasta Asal

Mu'ti mengharapkan kepada Muhammadiyah agar bisa bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan visi itu. Harapan itu bukanlah tanpa alasan. Muhammadiyah secara nyata telah menjadi pengelola lembaga pendidikan terbesar di Indonesia.

"Perlu saya sampaikan secara nyata Muhammadiyah memiliki peran penting dalam pendidikan nasional. Jumlah sekolah swasta yang paling banyak di Indonesia ialah sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah. Begitu pula jumlah murid swasta terbesar belajar di perguruan Muhammadiyah," jelasnya yang disambut tepuk tangan peserta. 

Data per April 2024, terdapat 1.054.000 murid yang belajar di sekolah Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Jumlah guru terbanyak juga yang mengajar di Muhammadiyah, termasuk guru yang lulus PPPK. Dari 110.000 lebih guru lulus PPPK, lebih dari 10.000 guru PPPK dari Muhammadiyah. 

Baca juga : Majelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah dan Institut Leimena Gelar Pelatihan LKLB Ke-10

Ia menengarai beberapa yang bisa dilakukan bersama yaitu wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah yang paling banyak ialah Aisyiyah. Artinya, keberhasilan wajib belajar 13 tahun ditentukan oleh ibu-ibu Aisyiyah melalui Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal.

Kerja sama lain dengan Muhammadiyah ialah layanan pendidikan bermutu untuk semua khusus di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Keberhasilan layanan pendidikan di daerah 3T sebagian perlu mendapat dukungan Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid (LPCRPM), dukungan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), dan Lembaga Dakwah Khusus (LDK). Di daerah 3T, undang-undangnya satu desa satu PAUD, itu bisa digarap LPCRPM.  

Menurut Mu'ti, di daerah terpencil tidak terjangkau layanan sekolah perlu dilakukan pendekatan melalui relawan pendidikan atau relawan mengajar. Karena itu, hal ini bisa bersinergi dengan LDK, selain mengajar juga berdakwah di kalangan komunitas. 

Mu'ti berharap memperoleh dukungan agar program program pendidikan terus berjalan dan tentu sebagian ditentukan oleh kualitas pendidikan sekolah Muhammadiyah dan para guru Muhammadiyah. "Itulah beberapa hal yang akan saya sampaikan untuk nanti bisa menjadi sinergi bersama dalam memajukan pendidikan mewujudkan pendidikan bermutu menuju bangsa yang bermutu," tutup Mu'ti. (RO/Z-2)