Pengamat: Penghapusan PPDB Zonasi Harus Lewat Kajian

PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai wacana penghapusan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) harus melalui kajian yang komprehensif. Selama ini, katanya, PPDB zonasi juga memiliki plus-minus.

Seperti diberitakan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB. Hal tersebut disampaikan Gibran saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Tanwir I Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah di Jakarta, Kamis (21/11).

"Dikaji dulu, ditelaah dulu, daerah-daerah mana yang mengalami kesulitan dalam penerapan zonasi, daerah mana yang mengalami kemajuan. Itu perlu ditampilkan, jangan laporan yang negatif semua. Wapres mungkin terima laporan yang negatif-negatif," kata Trubus kepada Media Indonesia, Jumat (22/11).

Baca juga : Wamen Dikdasmen akan Kaji UN dengan Merancang Sistem Baru Pendidikan

Kajian tersebut, katanya, harus melibatkan berbagai pihak untuk melihat secara empiris realitas di lapangan.

Trubus menganggap selama ini PPDB zonasi ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya, ia mencontohkan, anak-anak bisa bersekolah dekat dengan domisilinya. Selain itu setiap sekolah di suatu wilayah bisa dengan mudah menyerap siswa.

Namun, katanya, masalah terkait sistem itu juga masih banyak. Daerah-daerah yang tidak punya cukup sekolah bisa kerepotan.

Baca juga : PPDB Kacau Balau, Semua Lepas Tangan

"Kalau yang tidak punya sekolah, misalnya di satu kecamatan SMP cuma satu. Akibatnya siswa di sekolah itu membeludak, melebihi kapasitas," ujarnya.

Pemerintah juga masih harus membenahi terkait pemerataan dan penghasilan guru, hingga fasilitas sekolah. "Karena selama ini yang menjadi problem kan fasilitas sekolah dan gurunya. Gurunya banyak honorer, gajinya kecil," katanya.

Sistem zonasi, katanya, selama ini berjalan baik di daerah-daerah yang padat penduduk. Sementara yang sulit jika itu di suatu daerah sekolahnya jauh dengan pemukiman.

Baca juga : Kualitas Sekolah Amburadul Jadi Penyebab Kacaunya Sistem Zonasi PPDB

"Di daerah banyak yang seperti itu. Jangan membayangkan Jakarta, apalagi di luar Jawa. Sekolah sama rumahnya jauh sekali. Itu yang harus dievaluasi," kata Trubus.

Pemerintah juga dinilai harus memetakan kebutuhan murid di suatu sekolah. "Misalnya sekolah A muridnya banyak sekali, batasannya berapa itu kan gak ada. Itu dibatasi sehingga ada pemerataan bagi sekolah lain yang memang membutuhkan murid," ujarnya.

"Harusnya seperti itu tapi yang terjadi semua ditampung karena asal (sesuai) zonasi, rumahnya dekat dari sekolah. Itu yang repot. Akhirnya pendidikannya tidak efektif karena kelebihan kapasitas," pungkasnya. (H-2)