Tanggapi Kisruh PPDB, Kepala Daerah Kena 'Sentil' Jokowi

KISRUH Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi tahun ajaran 2023 akhirnya ditanggapi Presiden Joko Widodo. Presiden menyentil kepala daerah dan meminta mereka menyelesaikan persoalan PPDB di daerah sehingga persoalan PPDB bisa diselesaikan di tingkat daerah tanpa perlu pemerintah pusat turun tangan.

Berbicara saat kunjungan kerja di Provinsi Bengkulu, Presiden Jokowi mengakui persoalan PPDB yang terjadi di berbagai daerah. Ia berharap pemerintah daerah bisa lebih cepat tanggap mengatasi masalah tersebut.

“Masalah lapangan selalu ada, di semua kota, kabupaten, maupun provinsi ada semua. Yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan. Anak-anak kita cucu-cucu kita harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya,” kata Jokowi, Jumat, (21/7).

Baca juga: Sistem PPDB Amburadul karena Pemerintah tidak Jalankan Kewajiban Konstitusional

Kepala daerah baik tingkat bupati, walikota hingga Gubernur kembali disentil presiden agar tidak menutup mata dan mampu menyelesaikan secara baik baik persoalan tersebut. Kepala daerah menurut Jokowi harus berani mengambil kebijakan tegas agar kisruh sistem zonasi di tingkat daerah itu tidak semuanya dilemparkan ke pemerintah pusat.

“Kalau masalah kecil-kecil yang terjadi di lapangan itu persoalannya bupati, persoalannya wali kota, persoalannya gubernur, jangan semuanya ke presiden,” ujar Jokowi.

Baca juga: Kisruh PPDB, Presiden Jokowi Minta Anak Harus Tetap Sekolah

Presiden Jokowi menegaskan pentingnya jaminan anak anak mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah daerah harus memastikan calon pelajar diberikan ruang setinggi-tingginya untuk memperoleh pendidikan.

Seperti diketahui sistem zonasi pada PPDB tahun ajaran 2023 memicu protes di berbagai daerah. Orang tua pelajar bahkan sampai ikut menggelar aksi protes karena anaknya tidak dapat diterima di sekolah yang berada di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu muncul pula dugaan pemalsuan dokumen tempat tinggal untuk meloloskan anak nya ke sekolah tertentu.

(MGN/Z-9)