Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KISRUH Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi tahun ajaran 2023 akhirnya ditanggapi Presiden Joko Widodo. Presiden menyentil kepala daerah dan meminta mereka menyelesaikan persoalan PPDB di daerah sehingga persoalan PPDB bisa diselesaikan di tingkat daerah tanpa perlu pemerintah pusat turun tangan.
Berbicara saat kunjungan kerja di Provinsi Bengkulu, Presiden Jokowi mengakui persoalan PPDB yang terjadi di berbagai daerah. Ia berharap pemerintah daerah bisa lebih cepat tanggap mengatasi masalah tersebut.
“Masalah lapangan selalu ada, di semua kota, kabupaten, maupun provinsi ada semua. Yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan. Anak-anak kita cucu-cucu kita harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya,” kata Jokowi, Jumat, (21/7).
Baca juga: Sistem PPDB Amburadul karena Pemerintah tidak Jalankan Kewajiban Konstitusional
Kepala daerah baik tingkat bupati, walikota hingga Gubernur kembali disentil presiden agar tidak menutup mata dan mampu menyelesaikan secara baik baik persoalan tersebut. Kepala daerah menurut Jokowi harus berani mengambil kebijakan tegas agar kisruh sistem zonasi di tingkat daerah itu tidak semuanya dilemparkan ke pemerintah pusat.
“Kalau masalah kecil-kecil yang terjadi di lapangan itu persoalannya bupati, persoalannya wali kota, persoalannya gubernur, jangan semuanya ke presiden,” ujar Jokowi.
Baca juga: Kisruh PPDB, Presiden Jokowi Minta Anak Harus Tetap Sekolah
Presiden Jokowi menegaskan pentingnya jaminan anak anak mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah daerah harus memastikan calon pelajar diberikan ruang setinggi-tingginya untuk memperoleh pendidikan.
Seperti diketahui sistem zonasi pada PPDB tahun ajaran 2023 memicu protes di berbagai daerah. Orang tua pelajar bahkan sampai ikut menggelar aksi protes karena anaknya tidak dapat diterima di sekolah yang berada di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu muncul pula dugaan pemalsuan dokumen tempat tinggal untuk meloloskan anak nya ke sekolah tertentu.
(MGN/Z-9)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
OKNUM ASN berinisial L yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bengkulu diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak berusia 14 tahun.
Dikbud juga akan menyalurkan siswa tersebut ke sekolah yang memiliki kuota jika peserta didik tidak mendapatkan sekolah.
Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer dan tenaga kerja non-ASN yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik di Kota Bengkulu.
Dengan konsumsi masyarakat Kabupaten Mukomuko, lanjut dia, yang hanya 20 ribu ton per tahun, maka terdapat surplus sekitar 20 ribu ton beras.
Harga kopi berupa biji dan bubuk di dua kabupaten yakni Rejang Lebong, dan Kepahiang, Provinsi Bengkulu, turun harga sejak sepekan terakhir.
SETELAH membuka sejumlah gerai di Bengkulu, Kraving kini bersiap memperluas jangkauan ke Jakarta dan BSD City pada 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved