Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Penguatan Literasi untuk Daerah Tertinggal 

Atalya Puspa
31/5/2024 12:57
Penguatan Literasi untuk Daerah Tertinggal 
Perpusnas menggelar bimbingan teknis untuk meningkatkan literasi masyarakat.(Perpusnas)

DALAM rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045, Pemerintah menargetkan menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Salah satu pilar utama untuk mencapai visi ini adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia. Literasi memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena berkontribusi positif terhadap kreativitas, inovasi, keterampilan sosial, dan produktivitas.

Namun, terdapat disparitas yang signifikan dalam budaya literasi antar provinsi di Indonesia. Misalnya saja, Provinsi DKI Jakarta yang memiliki nilai budaya literasi tertinggi dengan skor 68,64, sementara Provinsi Papua berada di posisi terendah dengan skor 29,13. Salah satu faktor utama yang menyebabkan disparitas ini adalah keterbatasan akses terhadap sumber informasi dan bahan bacaan berkualitas di daerah pedesaan.

Dalam hal ini, selain pendidikan formal di sekolah, perpustakaan memiliki peran penting dalam memperkuat kecakapan literasi untuk mendukung Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, serta untuk mendukung penguat­an literasi masyarakat pada umumnya.

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu terus berupaya meningkatkan literasi masyarakat. Pada 2024, Perpusnas memperluas cakupan program ini ke 10.000 perpustakaan desa, kelurahan, dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di 38 provinsi, termasuk desa-desa di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Perpusnas RI Dra. Nani Suryani, M.Si meng­ungkapkan, selain memberikan bantuan bahan bacaan berkualitas dan rak buku, Perpusnas juga fokus pada peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan desa, kelurahan, dan TBM melalui bimbingan teknis dan pendampingan program.

“Penguatan kapasitas ini sangat penting agar pengelola perpustakaan mampu memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman,” kata Nani dalam wawacara dengan Media Indonesia, Jumat (31/5).

Untuk memperkuat kapasitas pengelola perpustakaan di 10.000 perpustakaan desa, kelurahan, dan TBM, Perpusnas telah melatih 188 Pelatih Ahli dari berbagai latar belakang, termasuk staf perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, pengelola perpustakaan desa, kelurahan, TBM, dan pegiat literasi. Pelatih Ahli ini akan memfasilitasi Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi & Komunikasi (Bimtek SPP-TIK).

Ia menjelaskan, Bimtek dilakukan secara luring dan daring. Bimtek luring dijadwalkan berlangsung dari 19 Mei hingga 14 Juni 2024 di 32 provinsi dengan kuota peserta sekitar 2.200 pengelola perpustakaan. Sementara itu, bimtek da­ring akan diikuti oleh 7.800 pengelola perpustakaan dan dijadwalkan 24 Juni hingga 9 Juli 2024.

“Materi bimtek tidak hanya mencakup pengelolaan perpustakaan, tetapi juga strategi pengembangan perpustakaan dan pemanfaatannya untuk membudayakan kegemaran membaca. Metode pendidikan orang dewasa yang digunakan dalam bimtek mendorong peserta untuk aktif terlibat dan berbagi pengalaman,” beber Nani.

Wilayah 3T

Ia melanjutkan, akan dilakukan pula penanganan khusus di wilayah 3T. Misalnya saja, ada sebagian wilayah akan menerima Bimtek secara luring karena masalah keterjangkauan. Selain itu, akan ada pendampingan khusus melalui komunikasi jarak jauh agar para pengelola perpustakaan bisa dengan mudah mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dengan baik.

Hal itu sejalan dengan UU 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa kewajiban pemerintah adalah untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat tanpa terkecuali, untuk mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh layanan perpustakaan.

“Jadi, bagaimana nanti masyarakat dapat mendayagunakan semua fasilitas yang ada di perpustakaan sehingga menjadi sumber pengetahuan dan sumber belajar bagi mereka,” beber dia.

“Khusus untuk 3T, sesuai MOU Perpusnas dengan Kemendes PDTT untuk Rencana Aksi Nasional Perce­patan Pembangunan Daerah Tertinggal, Perpusnas di tahun 2024 mengintervensi sebanyak 78 kabupaten, 580 desa/TBM dengan berbagai program,” ungkap Nani.

Ia berharap, Bimtek SPP-TIK dapat mencetak pengelola perpustakaan yang mampu memberikan pelayanan perpustakaan dengan maksimal kepada masyarakat serta mengimplementasikan berbagai program inovatif di perpustakaan.

“Jadi pengetahuan para pengelola perpustakaan ini tidak hanya sekadar mereka dapatkan begitu saja, tapi betul-betul mereka harus mengimplementasikan kegiatan atau praktik baik ilmu-ilmu yang didapatkan di dalam pengelolaan perpustakaan,” jabar Nani.

Untuk menjaga keberlangsungan manfaat program ini, Nani menyatakan pihaknya akan melakukan supervisi untuk melihat perubahan yang ada di perpustakaan maupun taman bacaan daerah. Ia berharap, masyarakat, lembaga, dan pemerintah bisa berjalan bersama untuk meningkatkan literasi di Indonesia.

“Gerakan literasi desa ini bukan hanya milik institusi, tapi gerakan ini merupakan gerakan bersama, dari mulai tingkat individu, kelompok, masyarakat, lembaga dan semua masyarakat di Indonesia untuk merasa terpanggil bahwa memang literasi ini tonggak pertama dalam memajukan dan peningkatan kualitas SDM di negara kita tercinta ini. Jadi ini merupakan gerakan bersama yang melibatkan kita bersama-sama untuk menuju peningkatan kualitas SDM generasi emas di tahun 2045,” pungkas dia. (Z-11)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya