Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta tidak melanjutkan program bauran bahan bakar minyak dengan biodiesel sawit hingga 50% atau B50 karena ancaman deforestasi yang semakin parah akibat ekspansi lahan perkebunan sawit baru.
Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien berpandangan pemerintah cukup memberlakukan program bauran bahan bakar minyak dengan 35% dari biodiesel sawit (B35) hingga ke depannya. Hal ini disampaikan dalam Diskusi Publik Gagasan Perbaikan Tata Kelola Sawit Bagi Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran di Jakarta, Rabu (6/11).
Program B35 sebenarnya sudah cukup. Kalau dipaksa hingga B50 itu tidak relevan lagi karena pertimbangan deforestasi yang lebih besar dari pembukaan jutaan hektare lahan sawit," ungkap Andi.
Laporan terbaru Satya Bumi, Greenpeace, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Traction Energy Asia pada Maret 2024 yang berjudul Sawit dan Biodiesel: Tren, Potensi Deforestasi dan Upaya Perlindungan Hutan Alam, mengungkap potensi deforestasi yang akan terjadi jika pemerintah memaksakan ambisi B50 di 2025. Jika pemerintah menetapkan target ambisius biodiesel sebesar 40% di 2024, menurutnya kebutuhan perluasan mencapai 138 ribu hektare. Lalu, sambungnya, apabila target campuran ditingkatkan menjadi 50% di 2025, kebutuhan perluasan menjadi lebih tinggi dan lebih cepat, yakni sebesar 746,4 ribu hektare.
Dalam skenario ambisius yang disusun berdasarkan laporan tersebut, total potensi deforestasi diperkirakan mencapai 280 ribu hektare di 2024 dan bertambah menjadi hampir 1 juta hektare di 2038. Sementara itu, dalam skenario agresif menunjukkan potensi deforestasi yang lebih besar, mencapai 1,5 juta hektare di 2042.
Andi menuturkan desakan program bauran biodiesel tersebut menjadi ancaman bagi hutan alam Indonesia. Sebab, riwayat pembangunan kebun sawit baru selama tahun 2001-2022 menunjukkan bahwa deforestasi tidak pernah absen. Rata-rata deforestasi dalam pembangunan kebun sawit baru tersebut, ujar dia, mencapai 28%. Pihaknya meminta kepada pemerintah agar mengkaji kembali rencana peningkatan bauran biodiesel hingga 50%.
"Kebijakan ini harus dipikirkan ulang lagi, jangankan sampai timbulkan dampak deforestasi yang lebih besar, dan juga harus terhindar dari konflik lahan dan lingkungan," tegasnya. (H-3)
UU baru Brasil yang menyederhanakan perizinan proyek infrastruktur menuai kritik PBB, karena berisiko merusak hutan Amazon dan melanggar hak masyarakat adat.
Pemerintah mengusung empat strategi utama: pencegahan deforestasi, pengelolaan hutan lestari, perlindungan ekosistem gambut, dan rehabilitasi hutan dan lahan.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mendesak Gubernur Riau Abdul Wahid menghentikan budaya bagi-bagi sembako yang dilakukan gubernur sebelumnya untuk korban banjir di Riau.
MAPEI meluncurkan produk Mapelastic Zero di Indonesia pada awal Januari 2025 yang menawarkan solusi waterproofing yang efisien dan ramah lingkungan dengan sertifikasi EPD
Menhut Raja Juli Antoni menegaskan rencana 20,6 juta hektare lahan hutan untuk dimanfaatkan cadangan pangan, energi, dan air dengan kondisi terbuka karena kebakaran hutan, bukan deforestasi
BENCANA ekologis yang semakin besar membayangi rencana pemerintah membuka lahan 20 juta hektare hutan untuk alasan pangan dan energi.
Dari potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, pemerintah telah memverifikasi pelanggaran di 3,7 juta hektare dan menguasai kembali 3,1 juta hektare.
Pertama, pertumbuhan ekonomi yang diklaim mencapai 5,12% tidak sejalan dengan indikator ekonomi lainnya seperti Purchasing Manager Index (PMI) Manufacture.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengancam agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan kebutuhan pangan. Soal permasalahan beras, ia memperingatkan penggilingan beras skala besar
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia akan memilih jalur diplomasi dalam menyelasaikan sengketa Laut Ambalat yang diklaim pemerintah Malaysia.
Pemberian insentif sebesar Rp300 ribu per bulan masih jauh dari janji Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved