UU Baru Brasil Picu Kekhawatiran PBB: Ancam Hutan Amazon dan Hak Masyarakat Adat

SEBUAH undang-undang baru di Brasil menuai kekhawatiran global. Seorang pakar HAM dari PBB menyatakan aturan ini berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan serta pelanggaran hak asasi manusia, khususnya di kawasan Amazon. Undang-undang ini disebut sebagai langkah mundur besar dalam perlindungan lingkungan di Brasil.

Astrid Puentes Riaño, Pelapor Khusus PBB, mengungkapkan kekhawatirannya kepada BBC News terkait rencana Brasil menyederhanakan proses perizinan lingkungan untuk proyek-proyek infrastruktur seperti jalan raya, bendungan, tambang, dan pembangkit energi. Regulasi ini disahkan oleh parlemen Brasil pada Juli 2025, namun masih menunggu persetujuan akhir dari Presiden Luiz Inácio Lula da Silva.

“Ini adalah kemunduran puluhan tahun perlindungan lingkungan di Brasil,” kata Riaño. Ia juga mengkritik rencana tersebut menjelang Brasil menjadi tuan rumah Konferensi Iklim COP30.

Baca juga : 8 Negara Gagal Sepakati Pakta Penyelamatan Hutan Amazon

Salah satu perubahan paling kontroversial dalam undang-undang ini adalah memungkinkan sebagian proyek skala kecil untuk self-declare atau menyatakan sendiri dampak lingkungannya melalui formulir daring, tanpa peninjauan mendalam oleh otoritas. Aturan ini, menurut para pendukungnya, akan memangkas birokrasi. Namun bagi para pengkritik, hal ini membuka celah bagi penyalahgunaan dan menurunkan standar perlindungan lingkungan.

Riaño menyebut dirinya “sangat khawatir” karena ketentuan ini juga bisa diterapkan untuk proyek pertambangan yang berisiko merusak ekosistem Amazon. Ia juga menyoroti rencana perpanjangan otomatis izin lingkungan tanpa evaluasi baru, yang dinilainya bisa menyebabkan deforestasi diam-diam di wilayah sensitif seperti hutan hujan Amazon.

“Perpanjangan otomatis akan menghindarkan proyek dari penilaian ulang, meskipun mungkin telah terjadi perubahan signifikan yang berdampak pada lingkungan,” ujarnya. “Beberapa proyek ini termasuk tambang atau infrastruktur besar yang justru memerlukan studi dampak secara menyeluruh.”

Baca juga : Polisi Brasil Sita Aset dari Penambangan Emas Ilegal di Amazon

Data terbaru menunjukkan sepanjang 2024, kawasan Amazon mengalami kerusakan besar akibat deforestasi dan kebakaran hutan yang diperburuk oleh kekeringan.

RUU ini juga memperlonggar kewajiban konsultasi terhadap masyarakat adat dan komunitas quilombola (keturunan budak Afrika) jika mereka dianggap tidak terdampak langsung oleh proyek yang direncanakan. Para ahli PBB mengkhawatirkan bahwa hal ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat serta berpotensi melanggar hak-hak mereka.

Pendukung undang-undang mengklaim aturan baru akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan mendorong pembangunan proyek energi terbarukan, dengan memangkas biaya dan waktu tunggu yang selama ini menghambat investasi. Mereka juga menyebut langkah ini penting untuk mempercepat pembangunan strategis seperti bendungan hidroelektrik dan jalur kereta pengangkut hasil pertanian.

Namun, para pengkritik, termasuk LSM dan kelompok lingkungan, memperingatkan bahwa pelemahan perlindungan lingkungan ini justru meningkatkan risiko bencana ekologis dan konflik sosial dengan masyarakat adat.

Tolak RUU

Kementerian Lingkungan dan Perubahan Iklim Brasil, yang dipimpin oleh Marina Silva, telah secara tegas menolak RUU ini. Ia menyebutnya sebagai “pukulan mematikan bagi perlindungan lingkungan” di Brasil. Silva memang kerap berbeda pandangan dengan Presiden Lula, termasuk dalam isu eksplorasi minyak di Amazon.

Presiden Lula memiliki batas waktu hingga 8 Agustus untuk memutuskan apakah akan menandatangani atau memveto undang-undang ini. Namun, jika ia memveto, parlemen yang saat ini didominasi kubu konservatif masih berpotensi membatalkan veto tersebut.

Kelompok pengamat lingkungan Observatório do Clima menyebut undang-undang ini sebagai “kemunduran lingkungan terbesar sejak era kediktatoran militer Brasil”, ketika pembangunan jalan dan ekspansi pertanian menyebabkan deforestasi masif dan pengusiran masyarakat adat.

Menurut data ilmuwan Brasil, regulasi baru ini bisa mencabut perlindungan terhadap lebih dari 18 juta hektare lahan.

“Konsekuensinya sangat besar, bukan hanya untuk Brasil, tapi juga bagi upaya global melindungi Amazon,” pungkas Riaño. (Z-2)