Rencana 20,6 Juta Hektare Hutan untuk Cadangan Pangan dan Energi bukan dari Deforestasi

MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan rencana 20,6 juta hektare lahan hutan untuk dimanfaatkan sebagai cadangan pangan, energi, dan air dengan kondisi terbuka atau open area karena kebakaran hutan atau sebab lainnya.

Sehingga kondisi tersebut dapat dioptimalkan dan berposisi sebagai hutang cadangan pangan energi dan air luasnya lebih kurang 20,6 juta hektar. Pada area ini akan dipulihkan kembali melalui program rehabilitasi hutan dan lahan dengan pola agroforestri.

"Hal ini merupakan optimalisasi fungsi hutan sebagai hutan cadangan pangan, energi, serta air. Jadi saya tegaskan area hutan cadangan tersebut tidak dilakukan dengan cara membuka hutan baru atau deforestasi melainkan diharapkan justru menyempurnakan food estate yang pada saat ini sedang digulirkan oleh pemerintah," kata Raja Juli dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (23/1).

Baca juga : Menhut Raja Juli Ungkap 20 Juta Hektare Hutan akan Jadi Lahan Pangan dan Energi

Dengan pola agroforestri dapat ditanami tanaman pokok atau pohon dengan jenis Multipurpose Tree Species (MPTS) tanaman yang memiliki banyak fungsi. Kemudian tanaman buah-buahan dapat juga ditanami tanaman semusim seperti padi dan jagung.

Dengan pola itu dalam satu hektare lahan dapat menghasilkan 200 pohon tanaman pokok atau buah-buahan. Dengan luas tersebut juga tanaman padi akan memproduksi 3,5 ton dan jagung 1,5 ton. 

Diketahui impor beras pada pada 2023 lalu berjumlah sekitar 3,5 juta ton.

Baca juga : Norwegia Puji Indonesia karena Lawan Deforestasi

"Jika seandainya kita maksimalkan fungsi hutan kita dengan tadi hutan cadangan pangan energi dan industri dengan memproduksi satu hektar dapat memiliki 3,5 ton. Kita tidak perlu impor lagi karena sudah bisa menutupi kekurangan 3,5 juta ton beras tersebut," ujar dia.

Langkah strategis

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem Cindy Monica Salsabila menilai untuk meningkatkan produksi hasil hutan dan hilirisasi industri di tahun 2025 tentu ini merupakan langkah yang strategis yang patut diapresiasi.

Namun beberapa isu penting membutuhkan perhatian khusus agar tujuan pembangunan ini dapat tercapai tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

Baca juga : Raja Juli Antoni Bakal Lanjutkan Kinerja Baik Siti Nurbaya dan KLHK

"Pak menteri mengenai rencana pembukaan 20,6 juta hektar lahan untuk cadangan pangan, energi, dan air Fraksi Nasdem merekomendasikan analisis dampak lingkungan yang menyeluruh sebelum pelaksanaan program ini akan dilaksanakan," ungkap Cindy.

Fraksi NasDem juga berharap pemerintah melakukan kajian-kajian mengenai fleksibilitas dan  memastikan implementasinya sesuai prinsip keberlanjutan.

"Lalu dengan meningkatnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati akibat 20,6 juta hektare lahan juga perlu diperlukan kajian," pungkasnya. (Iam/M-3)