Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyoroti tingginya jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang bermasalah. Untuk mendukung pemulihan fungsi sosial para PMI yang menghadapi masalah usai kepulangannya, Kemensos siap mendukung Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam hal rehabilitasi dan pemberdayaan.
“Yang rentan, yang menjadi korban, yang memerlukan rehabilitasi sosial maupun medis, kita akan kerja sama nanti. Kita punya sentra-sentra yang menfasilitasi mereka yang rentan dan menjadi korban tersebut sampai kemudian bisa pulih, kemudian diberikan pemberdayaan,” kata Gus Ipul usai bertemu dengan Menteri KP2MI dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (2/11).
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa dalam pemulihan fungsi sosial PMI yang bermasalah ada berbagai tahapan yang diperlukan. Yang pertama menentukan apakah kondisi PMI tersebut membutuhkan penanganan lebih lanjut atau tidak. Jika membutuhkan, maka perlu ditentukan apakah diperlukan rehabilitasi medis, mental dan sosial, pendampingan, pelatihan atau bahkan semua tindakan.
Penanganan rehabilitasi para PMI bermasalah ini nantinya akan dilakukan Kemensos di 31 Sentra dan Sentra Terpadu Kemensos yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu, penanganan juga bisa dilakukan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) milik Kemensos yang berada di Tanjung Pinang Kepulauan Riau dan Bambu Apus, Jakarta.
Usai menyelesaikan rehabilitasi dan bisa menjalankan fungsi sosialnya lagi, Kemensos tidak akan melepaskan PMI bermasalah ini begitu saja. Kemensos juga akan memberikan asesmen dan bantuan pemberdayaan, tentunya sesuai kondisi dan minat masing-masing PMI. Bentuk pemberdayaan dan besarannya pun tentunya bisa berbeda, bergantung pada kondisi masing-masing.
“Kami membutuhkan dukungan dari Kemensos terutama untuk merehabilitasi PMI yang terkena gangguan mental agar bisa direhabilitasi di Sentra Kemensos,” ujar Menteri KP2MI, Abdul Kadir Karding.
Selain rehabilitasi, Karding juga akan menjalin kerjasama dengan Kemensos untuk mengelola kampung perkampungan migran di mana sebagian besar warganya merupakan purnamigran. Nantinya, kampung tersebut akan menhadi model perkampungan bagi kampung-kampung migran lainnya. (H-2)
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI JK dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan keprihatinan mendalam atas tragedi bunuh diri yang dilakukan oleh YBS, 10.
Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah SR terbanyak se-Indonesia. Dari 166 titik SR yang diresmikan, 26 di antaranya adalah SR yang dimiliki Provinsi Jawa Timur.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa perizinan donasi bagi lembaga dan gerakan-gerakan sosial yang ada di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved