Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
DIREKTUR Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghafur menekankan pentingnya sinergi antar lembaga pengelola zakat agar bisa ikut berperan dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif. Waryono juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas lembaga tanpa adanya kompetisi antarpengelola zakat.
“Pengelola zakat seharusnya tidak bersaing. Fokus kita adalah bagaimana zakat bisa menanggulangi kemiskinan secara efektif,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Kamis (24/10).
Pada saat bersamaan, Waryono juga meminta peran LAZ dalam memberikan pendidikan teologi kepada para mustahik, utamanya dalam konteks pemberdayaan ekonomi. Pendidikan teologi diharapkan dapat mengubah pola pikir mustahik mengenai takdir kehidupan, yang pada akhirnya dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan.
“Mustahik perlu diberi pemahaman teologi tentang tauhid, iman, dan takwa. Banyak yang masih berpikir bahwa kemiskinan adalah takdir yang tidak bisa diubah. Padahal, tujuan zakat adalah mengubah mustahik menjadi muzaki,” sebutnya.
Pendidikan teologi itu, kata Waryono, harus diselaraskan dengan program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan lembaga zakat. Pendidikan teologi dapat diberikan dalam kegiatan pendampingan, yang mencakup materi tentang tauhid, iman, dan takwa.
“Zakat bisa menjadi solusi jika kita fokus pada transformasi mustahik menjadi muzaki,” jelasnya.
Pimpinan LAZ Zakat Kita Bersama, Aziz menyampaikan, lembaganya kini memiliki tujuh staf amil dan satu pimpinan. “Kami menjalankan empat pilar program zakat, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Tahun lalu, kami menghimpun Rp1,5 miliar dan menyalurkan Rp1,2 miliar,” ungkap Aziz.
Aziz menambahkan, memasuki akhir tahun 2024, lembaganya telah menghimpun Rp800 juta dan mendistribusikan Rp700 juta hingga semester pertama.
Sementara itu, perwakilan BAZNAS Provinsi Kaltim, Badrus Syamsi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara LAZ dan BAZNAS. “LAZ adalah mitra BAZNAS, bukan kompetitor. Fokuslah pada mustahik, bukan berebut muzaki,” ujarnya. (H-2)
Indonesia merupakan kiblat ideal dalam regulasi zakat karena mampu menyeimbangkan peran negara dan masyarakat dalam pengelolaan zakat.
Di tengah tantangan ekonomi global, zakat harus diposisikan sebagai strategic leverage. Ia bukan hanya solusi bagi umat Islam, melainkan best practice yang bisa diadopsi
Baznas, termasuk Baznas Provinsi, dan Bazmas Kabupaten/Kota, dibina dan diawasi oleh Kementerian Agama. Artinya, Baznas tidak memiliki kekuasaan absolut.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun integrasi ekosistem zakat yang melibatkan Banzas dan berbagai lembaga zakat lainnya secara selaras
Baznas RI menargetkan pengumpulan 7.000 ekor setara doka (domba dan kambing) senilai Rp21 miliar, yang akan didistribusikan ke 34 provinsi dan menjangkau 105.000 mustahik.
Pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Melalui program ini masyarakat diajak untuk turut serta dalam gerakan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam isu-isu terkait ekonomi hijau, aksi iklim, dan pelestarian alam.
BMH Papua berkomitmen untuk terus menebar kebaikan dan membantu lebih banyak masyarakat di wilayah Papua.
LAZNAS Dewan Dakwah meraih sertifikasi ISO 9001:2015 dari TUV NORD.
MASIH ada 88 lembaga pengelola zakat yang tidak berizin. Kementerian Agama terus berupaya agar lembaga-lembaga tersebut memiliki izin resmi.
LIMA Kampung Zakat di Provinsi Sulawesi Barat diresmikan oleh Kementerian Agama. Hasil sinergi Kemenag dengan beberapa institusi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved