Kasus Guru di Konawe Tidak Perlu Dibawa ke Ranah Hukum

KOORDINATOR Nasional  Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriawan Salim menilai kasus Guru SDN  Baito, Konawe Selatan bernama Supriyani seharusnya dapat diselesaikan di luar jalur hukum. Supriyani diduga mendapatkan tindak kriminalisasi oleh Polisi dan ditahan di bui karena menegur siswa yang nakal. 

"Masalah seperti ini hendaknya bisa diselesaikan di luar pengadilan apalagi gurunya sudah minta maaf. Kami menduga, dalam hal ini justru gurunya yang mendapatkan tekanan-tekanan," kata Satriawan, Selasa (22/10). 

Menurut dia, guru di dalam melaksanakan tugas profesinya dilindungi oleh undang-undang. Bahkan, pada 2017 ada Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 tahun 2017 yang memuat empat jenis perlindungan guru. Pertama perlindungan hukum, kedua perlindungan profesi, ketiga perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dan perlindungan atas kekayaan hak intelektual

"Jadi mestinya guru tersebut tidak dapat dihukum, sepanjang tindakan atau perbuatan guru juga tidak melanggar UU," jelasnya. 

Namun, kata Satriawan, guru juga tidak diperkenankan menggunakan segala macam bentuk tindakan yang berupa kekerasan dalam tugas fungsi mendisiplinkan anak. Karena anak juga dilindungi UU anak. Guru juga punya kewajiban sesuai kode etik guru. 

"Jadi meskipun memberikan 4 jenis perlindungan, guru juga tidak boleh semena-mena. Namanya anak pasti ada kenakalan remaja, dalam mendisiplinkan siswa ada banyak pendekatan, di antaranya pendekatan disiplin positif," jelasnya. 

Dalam hal ini, guru harus mendisiplinkan anak dengan pendekatan humanis, konstruktif, yang membuat anak itu tidak merasa dipojokkan, kemudian dipermalukan. 

"Jadi yang harus dibangun adalah kesadaran anak, ketika melakukan kesalahan agar anak merasa tindakan itu keliru, tidak sesuai norma berlaku dan seterusnya. Memang dibutuhkan kesabaran yang ekstra," ungkap dia.

Ia berharap, organisasi profesi yang menaungi guru yang bermasalah dengan hukum memberikan bantuan hukum.

"Kedua harus ada MOU antara Kementerian Pendidikan, Kemenag dengan kepolisian. Supaya jangan apa yang terjadi dan murid tidak semua harus diselesaikan lewat jalur hukum," pungkasnya. (H-3)