Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
FADLUL Imansyah yang kini menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi menyandang gelar doktor usai berhasil mempertahankan disertasinya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI).
Dr Fadlul Imansyah dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar doktor dengan disertasi berjudul Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Rumah Sakit Swasta Profit dengan Kinerja Pelayanan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Periode 2017-2022.
Penelitiannya yang fokus pada kinerja keuangan rumah sakit swasta dalam menghadapi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan temuan menarik.
Ia menjelaskan pelayanan kesehatan yang semakin baik cenderung menurunkan profitabilitas, dilihat dari rasio net profit margin (NPM). Namun, peningkatan NPM justru cenderung mengurangi kualitas pelayanan kesehatan.
Dalam model parsial yang digunakan, Dr Fadlul juga menemukan pada satu rumah sakit (MIKA), kontribusi pasien JKN terhadap total pendapatan mempengaruhi rasio likuiditas (current ratio) secara negatif dan signifikan, sedangkan rumah sakit lain (CARE) berdampak positif dan signifikan.
Dalam disertasinya, Fadlul menemukan hubungan kompleks antara kinerja keuangan rumah sakit swasta dengan kualitas pelayanan bagi peserta JKN.
Peningkatan jumlah pasien JKN meskipun berkontribusi pada pendapatan, ternyata berdampak negatif pada profitabilitas beberapa rumah sakit. Hal ini mengindikasikan adanya trade-off antara profit dan kualitas pelayanan.
Temuan lain yang menarik adalah perbedaan dampak pasien JKN terhadap kinerja keuangan antarrumah sakit. Beberapa rumah sakit mengalami penurunan likuiditas, sementara yang lain justru mengalami peningkatan. Perbedaan ini menunjukkan setiap rumah sakit memiliki strategi berbeda dalam mengelola keuangan di tengah kebijakan JKN.
Fadlul menyimpulkan keterbukaan informasi terkait kinerja pelayanan kesehatan sangat penting untuk memastikan kebijakan yang tepat dalam menjaga keberlanjutan keuangan rumah sakit yang melayani pasien JKN.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan bisnis rumah sakit swasta.
Sidang terbuka promosi Doktor berlangsung pada Kamis (17/10) di Ruang Promosi Doktor FKM UI, Depok, dan dipimpin Prof Dr Besral SKM MSc sebagai Ketua Tim Penguji.
Sidang juga dihadiri Promotor Prof Dr Amal Chalik Sjaaf SKM, Dr PH Kopromotor 1 Prof Dr drg Mardiati Nadjib MSc, Kopromotor 2 Dr Prastuti Soewondo SE MPH PhD, Penguji Eksternal Dr Ir Darwin Cyril Noerhadi MBA, Prof Dr Mardiasmo Akt MBA, dan Penguji Internal Dr Teguh Dartanto SE MEc PhD. (H-2)
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta pemerintah memberikan gambaran yang jelas mengenai batas penghasilan masyarakat yang masuk kategori desil 6 pada BPJS Kesehatan.
KEBIJAKAN penonaktifan 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang didanai APBN mulai menimbulkan dampak di daerah.
KOORDINATOR Advokasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Watch Timboel Siregar penonaktifan peserta PBI JKN dan PBPU BPJS Kesehatan tidak dilakukan secara objektif.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berpotensi menimbulkan keadaan darurat kesehatan. I
SEKJEN Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo menilai penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan harus diinformasikan juga ke peserta.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak BPJS Kesehatan untuk segera merancang mekanisme darurat bagi aktivasi ulang kepesertaan JKN PBI.
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memberikan jaminan keamanan bagi 270.000 warga Jakarta pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menilai penonaktifan mendadak kepesertaan PBI BPJS Kesehatan telah membuka celah serius dalam perlindungan kesehatan rakyat miskin.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pembaruan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI BPJS Kesehatan merupakan bagian dari transformasi data.
Pakar dari UGM mengomentari kebijakan penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang disebut dilakukan untuk memutakhirkan data penerima bantuan.
Simak cara mendapatkan PBI BPJS Kesehatan, syarat, dan pendaftaran bagi warga miskin serta rentan agar mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved