Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintahan baru diharapkan berjalan berkelanjutan, bukan sekadar dalam jangka pendek. Untuk itu, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka perlu memastikan pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai asupan gizi yang baik.
Anggota DPR RI Alifudin mengemukakan usulan tersebut lewat keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (14/10/2024). Ia menekankan edukasi tersebut bernilai penting untuk memastikan pelaksanaan program dapat menghasilkan capaian yang lebih besar, yaitu membentuk pola makan yang sehat di tengah masyarakat Indonesia.
"Program ini perlu melibatkan penyuluhan gizi untuk memastikan bahwa masyarakat memahami bagaimana menjaga asupan gizi mereka secara berkelanjutan," ujar Alifudin yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Baca juga : Baru Dilantik, Wamenkeu Thomas Djiwandono Pastikan Anggaran Makan Gratis Selaras dengan RAPBN 2025
Dikatakannya, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara gizi, bukan sekadar memberikan bantuan sementara. Alifudin berharap pemerintahan baru dapat mempertimbangkan masukannya agar program MBG dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat jangka panjang.
"Saya mendukung setiap inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, namun kita harus memastikan bahwa program tersebut benar-benar dirancang untuk kepentingan masyarakat luas," tandas Alifudin.
Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut program MBG menyasar 82,9 juta jiwa. Mekanisme pelaksanaannya terus dimatangkan agar efektif untuk turut mengatasi masalah stunting atau hambatan pertumbuhan pada anak. Sasaran tidak hanya anak sekolah dari jenjang SD hingga SMA, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Baca juga : Pengesahan RUU Perampasan Aset Didorong Masuk dalam Prioritas 100 Hari Kerja Pemerintahan Baru
Dadan memaparkan, berdasarkan hasil uji coba, diketahui anak di usia PAUD-SD kelas 2, menghabiskan waktu di sekolah hanya sampai pukul 10.00. Untuk itu, makanan dikirim ke anak-anak pada pukul 08.00.
Kemudian, untuk anak SD kelas 3-6, bersekolah hingga pukul 12.00 maka makanan akan mereka terima sekitar pukul 09.00. Anak sekolah tingkat SMP-SMA, jam sekolah hingga pukul 14.00 atau 16.00 maka makanan diterima mereka sekitar 11.30. (X-10)
Hensa menilai konsolidasi ini dilakukan untuk menghindari polemik berkepanjangan tentang anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikaitkan dengan pemotongan anggaran pendidikan.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan dalam APBN.
KPK memetakan potensi korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai muncul dugaan mark up bahan baku dapur SPPG.
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 47 SPPG hingga hari ke-9 Ramadan 2026. Temuan: roti berjamur hingga telur busuk di menu Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan informasi pembukaan PPPK Tahap 3 adalah hoaks. Simak klarifikasi resmi dan cara cek pendaftaran asli di sini.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan dalam APBN.
KPK memetakan potensi korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai muncul dugaan mark up bahan baku dapur SPPG.
Layanan pengaduan ke akun media sosialnya baik Instagram maupin Tiktok akan ditampung dan ditindaklanjuti.
UNGGAHAN di media sosial menarasikan bahwa Menteri Agama RI Nasaruddin Umar akan memaksimalkan zakat dan wakaf untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak benar atau hoaks
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved