Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENJELANG pergantian kepemimpinan presiden yang tinggal menunggu beberapa pekan lagi, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) meminta kepada pemerintah untuk tidak lagi menganaktirikan perguruan tinggi swasta dengan perguruan tinggi negeri.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga, Prof. Dr. Irwan Akib mengatakan bahwa akhir-akhir ini, dapat dilihat bahwa ada semacam kecenderungan pemerintah menganaktirikan perguruan tinggi swasta termasuk sekolah swasta.
“Keluhannya itu lebih dari seribu guru PPPK yang diangkat menjadi guru negeri tidak kembali ke Muhammadiyah. Itu juga guru senior dan sudah matang sehingga jadi persoalan di sekolah muhammadiyah. Semoga ini dapat disampaikan ke Pak Prabowo selaku presiden terpilih. Kita senang guru kita diangkat menjadi PPPK tapi seharusnya kembali ke sekolah muhammadiyah. Kami juga sudah coba sampaikan ini kepada Komisi X DPR RI,” ungkapnya dalam Sumbang Pemikiran Rektor PTMA untuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto & Rakernas Forum Rektor PTMA, Rabu (2/10).
Baca juga : Penggemukan Kabinet Tidak Efisien dan Bebani Keuangan Negara
Lebih lanjut, dia menjelaskan mengenai Indonesia emas 2045 yang kurang lebih tinggal menyisakan 20 tahun lagi. Untuk mencapai hal itu, menurutnya butuh kesiapan matang dan persiapan.
“Serta kita berharap di periode kepemimpinan presiden kali ini banyak hal yang bisa dibenahi. Salah satu persoalannya adalah SDM. Kalau kita ingin Indonesia emas diraih pada 2045 maka kita butuh SDM unggul dan tidak biasa-biasa saja,” kata Irwan.
“Itu lahirnya harus dari lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan Muhammadiyah InsyaAllah siap untuk back up itu tapi dengan catatan bahwa pendidikan kita perlu diberi ruang untuk bergerak lebih maju dan bergerak secara leluasa untuk melahirkan SDM unggul dan berkemajuan,” jelasnya.
Baca juga : Bertemu, Jokowi dan SBY Sepakat Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Dia berharap jangan sampai Indonesia menyiapkan SDM seperti politik etis Belanda yang hanya menyiapkan lembaga pendidikan untuk mencetak tenaga kerja kasar untuk keperluan mereka.
“Mohon maaf sepertinya akhir-akhir ini seperti itu. Kalau itu terjadi Indonesia emas tidak akan tercapai,” ujar Irwan.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Forum Rektor PTMA, Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto mengatakan bahwa kepedulian Muhammadiyah pada pendidikan tidak perlu diragukan lagi. Namun demikian, pihaknya ingin diberikan ruang untuk mengeksplorasi segala beban yang selama ini dihadapi.
Baca juga : LLDikti Wilayah III dan Universitas Esa Unggul Bahas Kehumasan Era Digital
“Kami tidak minta apa-apa, kami bukan kaum manja, kami bukan orang-orang yang mengeluh. Berikan kami keleluasaan untuk mengeksplorasi, berdiskusi dan mendialogkan beban pajak yang dimiliki oleh dimiliki Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA),” tegas Gunawan.
“Kalau perguruan tinggi negeri berlomba-lomba mengumpulkan dana abadi, perguruan tinggi swasta enggak bisa karena ada peraturan menteri bahwa surplus yang tidak digunakan maka pada tahun keempat surplus itu akan terkena pajak 25%. Jadi kami nabung Rp100 miliar untuk membangun kampus ternyata harus dipotong 25%,” lanjutnya.
Sekretaris Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Prof. Ahmad Muttaqin menambahkan bahwa sampai hari ini, terdapat 166 PTMA dengan total profesor mencapai 372 orang.
Baca juga : Akreditasi Unggul Permudah Lulusan Terserap Pasar Kerja
“Mereka adalah para intelektual, pemikir dan pengembang ilmu. Di antara para profesor itu, ada sekitar 6 atau 7 profesor dari PTMA yang masuk 2% ilmuwan dunia versi AD Scientific Index. Itu artinya Muhammadiyah akan senantiasa berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Ahmad Muttaqin.
Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy menegaskan bahwa sulit untuk disangkal presiden terpilih Indonesia yaitu Prabowo Subianto selain seorang militer, tapi juga pemikir dan peduli pada pemikiran sekaligus pada pemikir itu sendiri.
“Hari ini dan besok Pak Prabowo mengadakan rangkaian cara yang mengundang para rektor dan sangat terbatas. Pada 7-9 Oktober 2024 juga ada pertemuan beberapa rektor. Ini menurut saya bentuk concern Pak Prabowo yang tidak alergi dengan dunia kampus. Melihat kenyataan itu, kami merasa penting untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk presiden terpilih Prabowo Subianto,” tegas Ma’mun.
Dia melihat sosok Prabowo Subianto memberikan harapan untuk kemajuan Indonesia. Sejak kampanye 2019 dan 2024 satu hal yang sering disampaikan adalah dia ingin meninggal karena rakyat dan lain sebagainya.
“Secara psikologis jika orang mengucapkan hal yang sama, itu biasanya berangkat dari hati nurani. Makanya saya terketuk hati membuat rangkaian acara ini yang akan kita bahas secara serius masukan untuk Pak Prabowo,” tandasnya. (Z-9)
Dengan sistem pembelajaran yang mengikuti standar dunia, mahasiswa tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan yang relevan, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis
Universitas Esa Unggul Bekasi menawarkan 10 Fakultas Dan 38 Program Studi dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi di berbagai bidang.
Brian menambahkan keberadaan PTS sangat penting dalam mendongkrak Angka Partisipasi Kasar atau APK perguruan tinggi.
ASOSIASI Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BP PTSI) rekomendasikan pemerintah agar ikut serta mengembangkan perguruan tinggi swasta dari berbagai upaya.
LLDikti Wilayah III bersama Universitas Esa Unggul menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Transformasi Kehumasan di Era Digital: Strategi dan Kolaborasi Masa Depan.
WAKIL Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Dasco dinilai memiliki peran dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui lembaga Legislatif dan komunikasi politik.
MENANDAI momen 100 hari kerja Prabowo Subianto, Indef menyoroti masalah fundamental ekonomi, yakni pelemahan daya beli masyarakat dan aktivitas manufaktur.
Pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpotensi kritis ke pemerintahan Presiden Prabowo
DIREKTUR Imparsial Ardi Manto Adiputra menyoroti makin kuatnya militerisme di Indonesia dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengaku bangga atas kebijakannya yang tepat sasaran di tiga bulan masa jabatannya sejak dilantik pada 20 Oktober silam.
VONIS ringan koruptor di kasus korupsi timah, Harvey Moeis, dinilai jadi tantangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, hal tersebut bisa menjadi preseden buruk ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved