Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR Nusron Wahid membantah pansus Haji bisa diintervensi dan tak independen. dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Termasuk dalam menyusun kesimpulan dan rekomendasi penyelenggaraan Haji 2024.
“Ah gak ada, gak ada intervensi apa gak ada itu,” tegas Nusron, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/9).
Nusron menyebut beda pandangan antar anggota pansus merupakan hal yang biasa. Setiap anggota, kata Nusron, punya haknya masing-masing. Intinya, Nusron membantah jika ada intervensi dari pihak luar terhadap pansus dalam menyusun rekomendasi penyelenggaraan Haji 2024.
Baca juga : Pansus Haji Beberkan Ada Dugaan Intervensi terhadap Verifikator
Nusron mengemukakan anggpta pansus Haji ada 30 orang dan setiap anggota memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Nusron menerangkan pihaknya mencari titik temu diantara 30 anggota dan diambil suara mayoritas.
“Ya kalau ada 1, 2 yang gak cocok ya biasa, masa ada yang cocok semua. Kalau ada yang gak cocok, tapi secara umum, secara over all oke, gak ada soal,” tandasnya.
Sebelumnya, anggota Panitia Khusus Hak Angket atau Pansus Haji, Marwan Jafar, menyebut Pansus Haji DPR RI masuk angin bahkan tidak independen. Hal itu diungkapkan Marwan lantaran ketika membahas rekomendasi Pansus Haji banyak poin-poin yang dihilangkan bahkan diperhalus.
“Hasilnya adalah satu poin saja ini yang paling penting dalam hal penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang seharusnya itu ditebelin dan dibuat secara transparan, sangat dihaluskan,” ujar Marwan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/9).
“Dalam rangka untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum. Justru kita berharap bahwa aparat penegak hukum menindaklanjuti dari temuan pansus meskipun dalam pansus sendiri banyak yang masuk angin dan ada intervensi dari berbagai macam pihak,” tambahnya. (Z-8)
Anggota Timwas Haji DPR RI, Muslim Ayub, mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025 untuk mengevaluasi layanan ibadah haji yang dikeluhkan jemaah.
Tahun ini masalah haji bertambah dengan alokasi kuota tambahan yang dinilai tidak adil dan melanggar UU
Kemenag sedari awal juga telah memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pencegahan dan mitigasi segala bentuk penyelewengan penyelenggaraan ibadah haji.
Pansus sejatinya menemukan sejumlah masalah. Mulai dari distribusi pembagian kuota haji, hingga layanan haji kepada jamaah yang jauh dari standar.
Anggota Pansus Marwan Ja'far mengatakan Prabowo sebaiknya memilih orang yang ahli di bidangnya untuk memimpin Kementerian Agama, apalagi memimpin pelaksanaan ibadah haji.
Jika adanya badan haji baru maka harapan masyarakat kembali muncul untuk mencapai tata kelola haji yang kredibel.
Kejaksaan harus transparan dalam proses penegakan hukum dan tidak terdapat intervensi hukum dari kekuasaan demi kepentingan politik.
KPK mengungkap adanya dana Rp400 juta untuk menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dari Hasto. Duit itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi.
Yusril mengatakan pemerintah terus melakukan peningkatan dari sisi regulasi. Ini menjadi langkah yang dapat ditempuh pemerintah.
Ada indikasi pertemuan Megawati dan Prabowo membahas soal kasus Hasto yang tengah berjalan di KPK.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam pencarian buronan Harun Masiku.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono-Rano jadi pemenang Pilkada Jakarta
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved