Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
GURU Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro (Undip) Denny Nugroho Sugianto menjelaskan dampak dari pengerukan pasir laut bisa memperkeruh air laut dan dapat menganggu biota laut.
"Kekeruannya tidak terlalu sebelum dikeruk, kemudian ketika dikeruk kan pasti kekeruhan meningkat. Pada saat kekeruhan meningkat tentunya ikan-ikan yang mungkin tadinya ada di situ sementara mungkin akan pindah. Atau sementara mungkin akan migrasi ke lokasi lain," kata Denny saat dihubungi, Kamis (19/9).
Oleh karena itu harus dipahami dulu sebelum memutuskan untuk melakukan pengerukan dampak-dampak yang akan terjadi pada biota laut. Maka pemerintah harus melakukan upaya untuk pemulihan biota segera.
Baca juga : PKS Minta Presiden Batalkan Ekspor Pasir Laut
Ia mencontohkan bisa saja melakukan teknologi untuk pengerukan dengan teknologi yang ramah lingkungan sehingga nantinya kita akan berusaha meminimalisasi dampak.
"Dampak negatif itu pasti ada. Karena kan sesuatu yang dikeruk itu kan pasti punya dampak negatif. Tapi paling tidak dampak itu bisa kita perkirakan berapa lama nih dampaknya. Mungkin 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Kalau setelah itu berarti harus ada recovery perairan," ujar dia.
"Jadi perairan itu akan merecovery dirinya sendiri. Sehingga kita juga harus bisa memberikan kompensasi terhadap lingkungan yang kita buat keruh. Maksudnya misalkan masyarakat harus kita berikan informasi bahwa mungkin daerah yang mereka nanti akan biasa untuk menangkap ikan dan lain sebagainya mungkin akan tergantung," tambahnya.
Baca juga : Greenpeace: Alasan Sedimentasi untuk Ekspor Pasir hanya Akal-akalan Jokowi
Selain biota laut, dampak pengerukan juga harus diperhitungkan dari nasib masyarakat pesisir karena tujuan dari pembangunan untuk kesehatan masyarakat juga. Memang ada beberapa pasir atau sedimen yang digunakan untuk kehidupan biota, misalkan ikan-ikan dimersal.
"Ikan-ikan yang sukanya berada di pasir itu kan banyak juga. Bahkan ada beberapa yang bertelur di pasir misalkan itu kan juga ada. Tapi kita juga harus memitigasi, mana sih daerah-daerah yang lokasi habitat ikan, di situ jangan diganggu," ungkapnya.
"Jadi kita petakan dulu, mana sih yang menjadi daerah ekosistem vital yang ada, menjadi daerah nursery ground atau daerah spawning ground jangan kita ganggu. Kita mungkin lebih baik ke daerah-daerah yang memang mungkin tidak terlalu mencermari lingkungan. Tapi dampak itu pasti ada," pungkasnya. (H-2)
KKP memastikan bahwa aktivitas ekspor pasir laut tidak akan mengganggu batas wilayah Indonesia, terutama yang berhubungan dengan negara tetangga, Singapura.
Muzani menyampaikan, jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah soal ekspor pasir laut malah membawa banyak kerugian untuk masyarakat.
Ada perubahan arus setelah ditambang pasirnya mengakibatkan arusnya semakin kuat, pulaunya dihantam mengalami pengikisan dan abrasi.
Indonesia punya banyak gunung api aktif sejak lama seperti gunung Toba, Tambora
PENGAMAT Ekonomi dan Energi UGM, Fahmy Radhi, mengkritisi kebijakan ekspor pasir laut, meski Presiden Joko Widodo menyebutnya hanya sebatas sedimen laut.
Ketentuan ekspor pasir laut itu juga disebut tak serta merta berlaku untuk semua jenis pasir laut lantaran ada spesifikasi tertentu.
GUBERNUR terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung akan menuntut perusahaan pelaku perusakan mangrove di perairan Pulau Pari untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
KKP mengungkapkan dua kapal diduga melakukan aktivitas penyedotan pasir ilegal di perairan Batam, Kepulauan Riau.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved