Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
PENGERUKAN pasir laut memunculkan dampak bagi biota laut maupun masyarakat pesisir. Terdapat 3 daerah yang terdampak dari pengerukan pasir.
Pertama di Pulau Kodingareng, Sulawesi Selatan mengalami abrasi. Jadi, ada perubahan arus setelah ditambang pasirnya mengakibatkan arusnya semakin kuat, pulaunya dihantam mengalami pengikisan dan abrasi.
"Masyarakat semakin takut tinggal di pulau itu. Beberapa sudah meninggalkan pulau karena kesulitas ekonomi tidak bisa melaut, lautnya hancur. Secara psikologis mereka takut yang lain, banyak kawan-kawan nelayan punya utang yang numpuk yang besar hingga beberapa keluarga nelayan terpaksa menikahkan anaknya karena nggak ada pilihan. Ekonomi sulit, jadi anaknya dinikahkan. Nah, itu bayangkan sesistematis itu dampak," kata Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Parid Ridwanuddin saat dihubungi, Minggu (22/9).
Baca juga : Izin Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut Sengsarakan Warga Pesisir
Di tempat lain yakni di Lombok Timur dulu wilayahnya dikeruk untuk reklamasi Teluk Benoa. Walaupun tambang pasirnya sudah dihentikan dampaknya sampai sekarang masih terasa yakni Lautnya rusak, belum dipulihkan.
"Negara atau pemerintah tidak memulihkan. Karena lautnya rusak, nelayan harus melaut sampai ke perairan Sumba. Jadi jauh sekali. Selat di Lombok Timur itu antara Lombok dengan Sumbawa ada laut, dulu menangkap ikan di perairan dekat dari darat. Nggak lebih dari 12 mil tapi wilayah kemudian ditetapkan sebagai wilayah tambang pasir laut untuk reklamasi teluk Benoa pada tahun 2015-2016, dampaknya sampai sekarang," ujar dia.
Terkahir yakni Kabupaten Morotai Maluku Utara yang mengancam kelestarian pesisir, laut, dan pulau kecil di Pulau yang berhadapan dengan Samudera Pasifik.
"Jadi, tempat biota laut itu seperti tumbuh karang, rumah-rumah ikan itu kan hancur sehingga ikan tidak ada lagi disitu. Bagaimana kita bicara soal keuntungan jangka panjang kalau berpikirnya keuntungan jangka pendek. Kita sayangkan tidak pernah ada kajian dari pemerintah terkait dengan kebijakan ekspor pasir laut," pungkasnya. (S-1)
KKP memastikan bahwa aktivitas ekspor pasir laut tidak akan mengganggu batas wilayah Indonesia, terutama yang berhubungan dengan negara tetangga, Singapura.
Muzani menyampaikan, jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah soal ekspor pasir laut malah membawa banyak kerugian untuk masyarakat.
Indonesia punya banyak gunung api aktif sejak lama seperti gunung Toba, Tambora
PENGAMAT Ekonomi dan Energi UGM, Fahmy Radhi, mengkritisi kebijakan ekspor pasir laut, meski Presiden Joko Widodo menyebutnya hanya sebatas sedimen laut.
Ketentuan ekspor pasir laut itu juga disebut tak serta merta berlaku untuk semua jenis pasir laut lantaran ada spesifikasi tertentu.
GUBERNUR terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung akan menuntut perusahaan pelaku perusakan mangrove di perairan Pulau Pari untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
KKP mengungkapkan dua kapal diduga melakukan aktivitas penyedotan pasir ilegal di perairan Batam, Kepulauan Riau.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved