Indonesia Komit Tingkatkan Peran Perempuan dan Anak dalam Pengendalian Perubahan Iklim

PERUBAHAN iklim merupakan isu global yang memiliki dampak signifikan bagi perempuan dan anak. Karenanya, dibutuhkan upaya untuk mengarusutamakan gender dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

Untuk memenuhi komitmen dalam melaksanakan keputusan Para Pihak UNFCCC yang tertuang dalam Enhanced Lima Work Programme on Gender (LWPG) and its Gender Action Plan (GAP), Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyusun dan meluncurkan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) pada Maret 2024.

"RAN GPI mempromosikan peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok rentan secara bermakna dan setara, dalam berbagai aksi iklim, termasuk dalam sektor terkait mitigasi dan adaptasi," kata Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Indra Gunawan di Jakarta, kemarin.

Baca juga : KemenPPPA Susun Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim

Saat ini, menjelang pelaksanaan Konferensi Para Pihak (COP) ke-29 di Baku, Azerbaijan pada November 2024 dan untuk memenuhi komitmen pelaporan hasil pelaksanaan RAN GPI yang akan direviu dalam COP29 tersebut, KPPPA memulai penyusunan Laporan Pelaksanaan RAN GPI.

Meski baru disusun dan diluncurkan, kata Indra, namun RAN GPI ini disusun dengan mengidentifikasi dan menyertakan program-program perubahan iklim yang sudah atau sedang berjalan di Indonesia. Berdasarkan hal ini, penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan RAN GPI akan berfokus pada hasil dari program yang sudah berjalan dan telah memiliki capaian atau hasil.

"Sementara itu, usulan kebijakan atau program masa datang akan menjadi bagian dari kegiatan masa datang yang akan dilakukan," jelas Indra.

Baca juga : Indonesia Net-Zero Summit 2024 Tekankan Darurat Suhu Bumi

Laporan yang akan disusun ini, akan berfokus pada lima area prioritas yang menjadi mandat Enhanced LWPG and Gender Action Plan (GAP) untuk peningkatan kesetaraan gender dalam perubahan iklim. Kelima area prioritas tersebut adalah pengembangan kapasitas, manajemen pengetahuan, dan komunikasi, keseimbangan gender, partisipasi, dan kepemimpinan perempuan, koherensi dan koordinasi, implementasi dan sarana implementasi yang responsif gender.

Selain itu pemantauan dan pelaporan Sesuai dengan pendekatan partisipatoris yang sudah dilakukan pada penyusunan RAN GPI, penyusunan Laporan Pelaksanaan RAN GPI juga akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. "Hal ini sejalan dengan semangat LWPG dan GAP, yaitu untuk meningkatkan keterlibatan dan kepemimpinan perempuan dan kelompok rentan, yang juga sejalan dengan komitmen Indonesia melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC)," ucap Indra.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi mengungkapkan, pada ENDC dan dokumen NDC baru yang disusun saat ini, Indonesia berkomitmen untuk menghormati, mempromosikan dan mempertimbangkan kewajibannya terhadap hak asasi manusia, hak atas kesehatan, hak masyarakat adat, anak-anak, lansia, hingga orang dalam situasi rentan termasuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

"Partisipasi semua pihak untuk melaksanakan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sangat berarti. Karenanya, kepentingan semua pihak, termasuk anak-anak dan perempuan akan terus ditingkatkan," ucap dia. (S-1)