Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MASALAH polusi udara di Indonesia kembali menjadi sorotan utama pada sesi tematik yang membahas soal kualitas udara dalam acara Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2024, yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (6/9).
Salah satu isu utama yang diangkat adalah tidak adanya integrasi data dan inventarisasi sumber emisi yang dapat menjadi dasar dalam kebijakan pengendalian polusi udara.
Merespons hal tersebut, Yayasan Udara Anak Bangsa atau Bicara Udara, yang juga merupakan salah satu knowledge partner ISF 2024 mendorong aksi nyata dalam penanganan polusi udara, termasuk edukasi kepada masyarakat serta advokasi kepada para pemangku kepentingan, untuk menjadi isu prioritas nasional dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Baca juga : RAPBN 2025 Difokuskan untuk Bayar Janji Kampanye Prabowo-Gibran
"Bicara Udara bekerja sama dengan Systemiq untuk menjadi Knowledge Partner di Indonesia Sustainability Forum. Harapannya, kami bisa mendorong pemerintah presiden terpilih untuk menjadikan isu polusi udara sebagai prioritas,” ujar Co-Founder Bicara Udara Ratna Kartadjoemena.
Ratna mengatakan pihaknya juga mendorong pemerintahan Indonesia berikutnya untuk menggunakan data dan bukti ilmiah untuk menangani permasalahan ini.
Diketahui, data dari BPJS Kesehatan menunjukkan, antara 2018 hingga 2022, penyakit pernapasan yang disebabkan oleh polusi udara telah menghabiskan biaya sebesar Rp18 triliun.
Baca juga : Jokowi: RAPBN 2025 harus Akomodasi Semua Program Pemerintahan Prabowo Subianto
Hal itu menjadi bukti nyata bahwa polusi udara tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan beban ekonomi yang signifikan.
“Kami juga mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data dan bukti ilmiah. Penanganan polusi udara menjadi krusial untuk mewujudkan Indonesia Emas, karena berdampak terhadap kesehatan anak dan generasi mendatang,” tegasnya.
Untuk itu, Ratna mengungkapkan pihaknya akan mengajukan beberapa rekomendasi penting yang diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintahan baru.
Baca juga : Dosen UI Kritik Gagalnya Pelantikan Prabowo-Gibran di IKN
“Di antaranya adalah peningkatan anggaran untuk perbaikan kualitas udara, penambahan alat sensor pemantau kualitas udara, serta peningkatan koordinasi lintas batas untuk mengatasi polusi udara yang bersifat transboundary atau lintas wilayah,” ucapnya.
Di samping itu, Ratna juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ISF 2024, khususnya pada sesi tematik tentang kualitas udara.
Menurutnya, acara ini juga menjadi ajang berkumpulnya para pembuat kebijakan, pelaku industri, akademisi, dan organisasi nonpemerintah untuk bersama-sama mengeksplorasi solusi dan praktik terbaik dalam mengurangi polusi udara di Indonesia.
Baca juga : Tidak di IKN, Prabowo Akan Dilantik di Jakarta dengan Alasan Keamanan dan Fasilitas
“Dengan adanya kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan upaya untuk mengatasi masalah polusi udara di Indonesia dapat semakin ditingkatkan dan membawa dampak yang signifikan bagi persoalan kualitas udara di negeri ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa Prabowo Subianto, Dirgayuza Setiawan, menegaskan ambisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% tidak mungkin tercapai tanpa mengatasi polusi udara.
"Kita tidak bisa mencapai ekonomi dengan produktivitas tinggi jika polusi udara mengancam kualitas sumber daya manusia. Usia harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini hanya 68 tahun, jauh di bawah rata-rata global. Kondisi ini akan memburuk jika tingkat polusi udara tetap tinggi. Bandingkan dengan Singapura yang memiliki usia harapan hidup 83 tahun,” jelasnya.
Dirgayuza juga menekankan mengatasi polusi udara merupakan peluang ekonomi bagi Indonesia, termasuk meningkatkan daya saing di mata talenta global serta mendorong potensi ekonomi hijau.
"Mengatasi polusi udara sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk meningkatkan potensi ekonomi hijau, termasuk melalui produksi kendaraan listrik seperti mobil, bus, dan motor," tambahnya.
Dengan demikian, lanjut Dirgayuza, penanganan polusi udara tidak hanya akan memperpanjang usia harapan hidup masyarakat Indonesia tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan menarik talenta global. (Z-1)
Penelitian terbaru mengungkap bagaimana retakan es Arktik dan polusi ladang minyak memicu reaksi kimia berbahaya yang mempercepat pencairan es kutub.
Studi itu menemukan hubungan antara paparan partikel super kecil polutan udara (PM2,5) dan nitrogen dioksida dengan peningkatan risiko tumor otak.
Polusi udara luar ruangan dapat meningkatkan risiko diabetes, bahkan pada tingkat polusi yang selama ini dianggap aman oleh EPA dan WHO.
Satelit Sentinel-4 milik ESA berhasil mengirimkan citra pertama yang memetakan polusi udara di Eropa dan Afrika Utara. Misi ini akan memantau kualitas udara setiap jam.
Penelitian terbaru menemukan awan di Samudra Atlantik dan Pasifik kini makin redup akibat udara yang lebih bersih.
Polusi udara dan asap rokok merupakan dua faktor lingkungan yang kerap diabaikan, padahal keduanya memiliki dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak.
Hal itu diungkap Guru Besar Sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Iim Halimatussadiyah. Dia menegaskan bahwa jarak adalah syarat moral dan politik bagi masyarakat sipil.
Prabowo tiba di lokasi pada pukul 10.51 WIB. Prabowo tampak menggunakan baju safari berwarna coklat muda.
Anggota Badan Pengkajian MPR-RI itu melanjutkan, Indonesia adalah negara besar yang terdiri atas beragam suku bangsa.
Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo, masyarakat telah menikmati infrastruktur jalan yang mulus dan bagus dari kota hingga ke kampung dan desa-desa.
WWF Indonesia memuji Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dinilai membawa semangat baru dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved