Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MASALAH polusi udara di Indonesia kembali menjadi sorotan utama pada sesi tematik yang membahas soal kualitas udara dalam acara Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2024, yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (6/9).
Salah satu isu utama yang diangkat adalah tidak adanya integrasi data dan inventarisasi sumber emisi yang dapat menjadi dasar dalam kebijakan pengendalian polusi udara.
Merespons hal tersebut, Yayasan Udara Anak Bangsa atau Bicara Udara, yang juga merupakan salah satu knowledge partner ISF 2024 mendorong aksi nyata dalam penanganan polusi udara, termasuk edukasi kepada masyarakat serta advokasi kepada para pemangku kepentingan, untuk menjadi isu prioritas nasional dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Baca juga : RAPBN 2025 Difokuskan untuk Bayar Janji Kampanye Prabowo-Gibran
"Bicara Udara bekerja sama dengan Systemiq untuk menjadi Knowledge Partner di Indonesia Sustainability Forum. Harapannya, kami bisa mendorong pemerintah presiden terpilih untuk menjadikan isu polusi udara sebagai prioritas,” ujar Co-Founder Bicara Udara Ratna Kartadjoemena.
Ratna mengatakan pihaknya juga mendorong pemerintahan Indonesia berikutnya untuk menggunakan data dan bukti ilmiah untuk menangani permasalahan ini.
Diketahui, data dari BPJS Kesehatan menunjukkan, antara 2018 hingga 2022, penyakit pernapasan yang disebabkan oleh polusi udara telah menghabiskan biaya sebesar Rp18 triliun.
Baca juga : Jokowi: RAPBN 2025 harus Akomodasi Semua Program Pemerintahan Prabowo Subianto
Hal itu menjadi bukti nyata bahwa polusi udara tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan beban ekonomi yang signifikan.
“Kami juga mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data dan bukti ilmiah. Penanganan polusi udara menjadi krusial untuk mewujudkan Indonesia Emas, karena berdampak terhadap kesehatan anak dan generasi mendatang,” tegasnya.
Untuk itu, Ratna mengungkapkan pihaknya akan mengajukan beberapa rekomendasi penting yang diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintahan baru.
Baca juga : Dosen UI Kritik Gagalnya Pelantikan Prabowo-Gibran di IKN
“Di antaranya adalah peningkatan anggaran untuk perbaikan kualitas udara, penambahan alat sensor pemantau kualitas udara, serta peningkatan koordinasi lintas batas untuk mengatasi polusi udara yang bersifat transboundary atau lintas wilayah,” ucapnya.
Di samping itu, Ratna juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ISF 2024, khususnya pada sesi tematik tentang kualitas udara.
Menurutnya, acara ini juga menjadi ajang berkumpulnya para pembuat kebijakan, pelaku industri, akademisi, dan organisasi nonpemerintah untuk bersama-sama mengeksplorasi solusi dan praktik terbaik dalam mengurangi polusi udara di Indonesia.
Baca juga : Tidak di IKN, Prabowo Akan Dilantik di Jakarta dengan Alasan Keamanan dan Fasilitas
“Dengan adanya kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan upaya untuk mengatasi masalah polusi udara di Indonesia dapat semakin ditingkatkan dan membawa dampak yang signifikan bagi persoalan kualitas udara di negeri ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa Prabowo Subianto, Dirgayuza Setiawan, menegaskan ambisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% tidak mungkin tercapai tanpa mengatasi polusi udara.
"Kita tidak bisa mencapai ekonomi dengan produktivitas tinggi jika polusi udara mengancam kualitas sumber daya manusia. Usia harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini hanya 68 tahun, jauh di bawah rata-rata global. Kondisi ini akan memburuk jika tingkat polusi udara tetap tinggi. Bandingkan dengan Singapura yang memiliki usia harapan hidup 83 tahun,” jelasnya.
Dirgayuza juga menekankan mengatasi polusi udara merupakan peluang ekonomi bagi Indonesia, termasuk meningkatkan daya saing di mata talenta global serta mendorong potensi ekonomi hijau.
"Mengatasi polusi udara sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk meningkatkan potensi ekonomi hijau, termasuk melalui produksi kendaraan listrik seperti mobil, bus, dan motor," tambahnya.
Dengan demikian, lanjut Dirgayuza, penanganan polusi udara tidak hanya akan memperpanjang usia harapan hidup masyarakat Indonesia tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan menarik talenta global. (Z-1)
Kampanye ini menghadirkan instalasi visual mencolok berupa “gelembung transparan” yang ditempati oleh aktor, sebagai simbol perbedaan perlindungan antara segelintir orang.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terus mendorong penggunaan kendaraan listrik secara masif sebagai langkah strategis demi menekan tingkat polusi udara.
Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 05.25 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 152 atau masuk dalam kategori tidak sehat.
Indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta, pada pukul 04.10 WIB, berada di angka 118 atau masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif dengan angka partikel halus (particulate matter/PM) 2.5.
Pencemaran Udara Alami, Contoh & Dampak. Pencemaran udara alami: kenali penyebab, contoh, dan dampak buruknya bagi kesehatan serta lingkungan. Solusi efektif atasi polusi!
Dampak polusi udara tidak hanya dirasakan secara fisik melalui gangguan kesehatan, tetapi juga secara ekonomi akibat penurunan produktivitas masyarakat.
Kedua sapi tersebut bersama hewan kurban lainnya akan disembelih pada Sabtu, 7 Juni 2025 pukul 07.00 WIB.
Isu lapangan kerja merupakan rapor merah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai pemerintah harus melakukan upaya dalam mengatasi masalah ini.
EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2024 Indonesia sebesar 6,44. Pada Indeks Demokrasi 2023 yang dirilis tahun lalu, Indonesia memperoleh skor 6,53.
Menurut Gus Imin, angka tersebut juga menjadi tolak ukur ke depan bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan produk kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu program yang diapresiasi adalah program makan bergizi gratis.
Hasilnya terdapat dua jawaban dari pertanyaan terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved