Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi menyoroti betapa pentingnya pengelolaan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional.
Dirjen Teguh menjelaskan tata kelola kependudukan yang baik adalah fondasi bagi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter.
“Data kependudukan yang valid adalah kunci untuk perencanaan kebijakan publik yang efektif dan akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Dirjen Teguh saat memberikan Kuliah Umum bertema 'Membangun SDM Unggul dan Berkarakter Melalui Tata Kelola Kependudukan yang Baik', Kamis (22/8).
Baca juga : Jakarta Berubah Nama Tahun Depan, 8 Juta Penduduk Harus Cetak KTP Ulang
Kuliah Umum itu dia sampaikan pada kegiatan Pengenalan Mahasiswa Baru Program Studi D-IV Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret (UNS).
Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Surakarta, Dekan Sekolah Vokasi UNS, serta Kepala Program Studi D-IV Demografi dan Pencatatan Sipil, bertempat di Ruang Indraprasta UNS, Surakarta.
Dirjen Teguh juga membahas berbagai tantangan dalam pengelolaan kependudukan di era Revolusi Industri 4.0 termasuk isu keamanan data pribadi dan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas aparatur.
Baca juga : Enam Cara Cek NIK Online
Dirjen Teguh mendorong mahasiswa untuk aktif berkontribusi dalam pengembangan sistem informasi yang mendukung pelayanan publik di bidang kependudukan.
Selain itu, Dirjen Teguh juga mengajak para mahasiswa dan akademisi untuk terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif.
“Masa depan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mampu berinovasi dan menghadapi ketidakpastian dengan bijak,” tambahnya.
Baca juga : KPU: Data Penduduk Akan Digunakan untuk Penataan Dapil Pemilu 2024
Dekan Sekolah Vokasi UNS Santoso Tri Hananto juga menekankan komitmen Sekolah Vokasi untuk membekali lulusan dengan kompetensi yang relevan dan siap menghadapi tantangan global.
“Kami bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dengan fokus pada keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat,” katanya.
Dalam sesi tanya jawab, Dirjen Teguh memberikan pandangannya mengenai peran lembaga pendidikan tinggi dalam menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan global.
Baca juga : Penduduk Potensial Pemilih pada Pemilu 2024 Capai 200 Juta
Ia menyebutkan kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri sangat penting untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga siap untuk berkontribusi dalam dinamika industri yang terus berkembang.
Kuliah umum ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa baru, terutama dalam memahami bagaimana perubahan di era Revolusi Industri 4.0 dan juga pentingnya tata kelola kependudukan.
Dalam sambutan penutupnya, Dirjen Teguh memberikan apresiasi kepada UNS yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu dan pengalaman.
Acara diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari pihak Sekolah Vokasi UNS kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh, sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam memperkaya pemahaman mahasiswa program studi D-IV Demografi dan Pencatatan Sipil UNS mengenai pentingnya tata kelola kependudukan dan inovasi di era digital. (S-1)
Masyarakat perdesaan yang ingin tinggal di DKI Jakarta diingatkan untuk memiliki surat pindah atau Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal.
Pemanfaatan data kependudukan yang akurat akan menjadi faktor utama dalam mendorong efisiensi layanan perbankan serta meningkatkan inklusivitas keuangan bagi masyarakat
"Beberapa (RSUD dan RS Swasta) sudah berjalan, sebagian masih proses,"
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta akan memperpanjang layanan kependudukan hingga 27 November 2024.
Fokus utama Kantor Imigrasi Kelas I Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Pusat dalam kegiatan Tim PORA ini terkait keberadaan para pencari suaka dan pengungsi luar negeri di Indonesia.
Dengan hanya membawa Kartu Keluarga (KK) asli atau fotokopi, serta ponsel (HP) untuk aktivasi IKD, masyarakat dapat langsung dilayani di Booth Dukcapil selama acara berlangsung.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Penentuan batas wilayah empat pulau tersebut tak hanya didasarkan pada aspek geografis saja.
Penyelesaian konflik ini membutuhkan data dan informasi yang akurat dari berbagai pihak.
Pada 2008-2009, Tim Rupabumi melakukan proses verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Aceh dan Sumatra Utara.
Saat ditanya soal sikap Kemendagri soal kesepakatan 1992, Safrizal mengatakan bahwa hal itu bakal disidangkan lagi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.
Kemendagri siap menerima keputusan apabila status kewilayahan empat pulau di wilayah Tapanuli Tengah diuji melalui proses pengadilan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved