Data Siswa Penerima Makan Bergizi Gratis Harus Akurat

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintahan berikutnya agar memastikan keakuratan data para siswa peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Selama ini permasalahan kita adalah permasalahan data, akurasi data. Nah, tentu saja ini yang kemudian harus dijawab oleh pemerintah bagaimana kita memastikan bahwa anggaran ini bisa menjangkau seluruh anak sekolah yang menjadi sasaran dari program makanan bergizi,” kata Netty

Selain mewujudkan pelaksanaan program yang tepat sasaran, ia mengatakan akurasi data peserta Program makan bergizi gratis juga akan berpengaruh pada perwujudan penuntasan masalah gizi buruk, bahkan stunting di Indonesia.

Baca juga : Selain Tingkatkan Mutu SDM, Makan Bergizi Gratis Juga Bisa Dorong UMKM

“Ini dapat dipastikan mampu menurunkan kekurangan gizi, gizi buruk, atau bahkan stunting yang hari ini menjadi permasalahan nasional,” ujarnya.

Dalam Buku II Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025, dijelaskan bahwa Program makan bergizi gratis merupakan program yang didesain untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia bermutu dan berdaya saing.

Program tersebut dilakukan melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil/menyusui dengan risiko anak stunting.

Baca juga : MGIA Tekankan Pentingnya Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

“Pada usia sekolah, kata dia, selain menjadi penambah nutrisi, Program MBG diharapkan dapat mendorong kehadiran siswa di sekolah sehingga akan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Selain itu, lanjut dia, untuk mengurangi angka absensi atau putus sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Program makan bergizi gratis juga diharapkan dapat berdampak positif terhadap kesehatan dan prestasi akademis para murid.

Penyedia makanan atau dapur umum pada program ini ditargetkan untuk melibatkan UMKM lokal. Rancangan anggaran yang akan dialokasikan untuk Program MBG pada tahun 2025 adalah sekitar Rp71 triliun atau 0,29 persen terhadap PDB, yang termasuk biaya makanan, distribusi, dan operasional lembaga yang menangani program tersebut.

(ANT/Z-9)