Indonesia Diharapkan Memiliki Peran Penting pada COP29 di Azerbaijan

DIREKTUR Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Laksmi Dhewanthi menjelaskan pada COP29 yang akan diselenggarakan di Baku, Azerbaijan pada 11 hingga 22 November 2024 nanti, Indonesia diharapkan dapat menempatkan posisi terbaik untuk kepentingan bangsa.

Seperti penetapan New Collective Quantified Goal (NCQG) atau target pendanaan iklim baru periode 2025 onwards untuk negara berkembang yang dimandatkan untuk diputuskan pada COP29. Kemudian Artikel 5 Paris Agreement. Pemenuhan prasyarat itu menjadi strategi menurunkan emisi karbon melalui pelestarian hutan yang mensejahterakan masyarakat.

"Artikel 5 kami perjuangkan dalam COP29 di Azerbaijan yakni menjaga hutan untuk kepentingan nasional dan global ditambah akan diberi kompensasi dan insentif. Jadi akademisi, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat harus dibuka dan tanggung jawab semua pihak," kata Laksmi di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).

Baca juga : Bappenas Dorong Pengintegrasian Karbon Biru dalam Kebijakan Perubahan Iklim

Pada COP29 juga menjadi pertemuan terakhir sebelum negara menyampaikan ketercapaian Second Nationally Determined Contribution (SNDC) mencegah kenaikan suhu bumi. Dalam dokumen SNDC akan dilakukan penyelarasan pada skenario 1,5 derajat untuk mencapai net zero emission tahun 2060 yang dipegang komitmennya oleh negara-negara.

Indonesia menilai diperlukan adanya pendanaan lingkungan yang transparan, hingga penggunanya. Diketahui jumlah pendanaan lingkungan bisa mencapai $100 miliar.

"Dituntut pemenuhan komitmen pendanaan lingkungan belum terpenuhi mobilisasi pendanaan oleh negara-negara yang targetnya harus besar $100 miliar harus jelas metodologi, donor, pengguna, dan finance loss and damage atau negara yang terdampak, isu solidaritas berikutnya adalah mekanisme kerja sama apa pun harus dilakukan berkeadilan, transparan," ungkapnya.

Baca juga : Indonesia Perkuat Komitmen Atasi Dampak Perubahan Iklim di Second NDC

Di kesempatan yang sama, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Priyanto Rohmatullah menjelaskan Indonesia sudah memiliki pembangunan jangka panjang yang sangat menekankan pada berkelanjutan. Sasaran visi 2045 ada 5 sasaran penurunan emisi untuk kualitas lingkungan hidup dan ekonomi hijau.

"Pembangunan berkelanjutan disarankan pada transformasi ekonomi hijau. Ekonomi Hijau merupakan suatu model pembangunan yang menyinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Melalui implementasi yang tepat, Ekonomi Hijau akan menjadi alat (tool) yang dibutuhkan untuk mentransformasi aktivitas ekonomi menjadi lebih berkelanjutan dan inklusif," papar Priyanto.

Arah kebijakan dari pemerintah yakni transisi energi terbarukan ekonomi sirkular dan bioekonomi, pengelolaan hutan lestari, dan tenaga kerja hijau.

Target pertumbuhan ekonomi hijau 2045 capai 6-7%. Intervensi ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim akan mampu mendorong pertumbuhan PDB rata-rata 2025-2045 sebesar 6,22%. Kebijakan ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim mampu membawa Indonesia mencapai net zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat.

"Jadi ini upaya yang siginifikan paling tidak menurunkan zero emisi di 2060. Ini jadi tantangan sendiri bahwa target ada beberapa sektor yang dikerjakan," pungkasnya.