Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiagakan empat helikopter untuk menangani bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Timur. Bantuan udara ini juga bertujuan untuk mendukung situasi kondusif kawasan ibu kota negara baru.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan sebanyak dua armada baling-baling ini digunakan untuk pemantauan. Sedangkan dua lainnya, pemanfaatan dikhususkan Satuan Tugas Udara untuk pengeboman air atau water-bombing.
“Kami menyiapkan 2 unit helikopter untuk patroli dan 2 lagi untuk water-bombing,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Karhutla dan Asap di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (3/8).
Baca juga : Langit Kalsel Mulai Terang, Kabut Asap Berkurang
Lebih lanjut, BNPB akan menambah armada helikopter apabila terjadi eskalasi kejadian karhutla di wilayah Kalimantan Timur.
Suharyanto menambahkan, helikopter patroli difungsikan untuk pemantauan apabila ada api di permukaan tanah. Sedangkan ada titik api, operasi water-bombing dapat dikerahkan. Namun, Suharyanto merekomendasikan penggunaan water-bombing dilakukan apabila sudah tidak dapat dipadamkan lagi oleh operasi darat.
Selain dukungan armada udara, BNPB juga memberikan stimulan bantuan untuk wilayah Kalimantan Timur, berupa dana siap pakai, logistik dan peralatan.
Baca juga : Hari Ini Modifikasi Cuaca Tangani Karhutla Riau Kembali Dilakukan
Pada kesempatan itu, Suharyanto menambahkan, pihak Provinsi Kalimantan Timur meminta ditambahkan menjadi wilayah prioritas dalam penanganan karhutla. Hal tersebut mengingat adanya kawasan khusus, ibu kota Nusantara (IKN).
Saat ini BNPB mengidentifikasi 6 provinsi prioritas karhutla, yaitu Provinsi Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Kalimatan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Merespons potensi bahaya karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan status siaga darurat di wilayahnya. Status tersebut berlaku sampai dengan 30 November 2024.
Baca juga : Modifikasi Cuaca di Kalimantan Selatan Kembali Dilancarkan
Berdasarkan data BNPB, sebaran titik panas atau hotspot di Provinsi Kalimantan Timur pada priode Januari hingga Juli 2024 mencapai 9.148 titik. Daerah dengan jumlah titik panas tertinggi berada di Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Kepala BNPB mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan upaya pencegahan saat memasuki musim kemarau.
Kunjungan BNPB ke Provinsi Kalimantan Timur sekaligus menegaskan dukungannya pada penanggulangan bencana di kawasan IKN dan sekitarnya. BNPB memenuhi permintaan dukungan logistik dan peralatan untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Bantuan tersebut difungsikan untuk penanganan banjir di wilayah penyangga, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu. Kepala daerah di dua wilayah itu telah menetapkan status darurat dalam penanganan banjir.
Di samping dukungan logistik dan peralatan, BNPB mengoperasikan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk penanganan banjir. Berpusat di Bandar udara APT Pranoto, Kota Samarinda, operasi TMC dilakukan sepanjang 15 hingga 31 Juli 2024. Sebanyak 96.000 kg NaCl sebagai bahan semai digunakan selama operasi udara tersebut. (H-2)
BNPB mencatat sejumlah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di beberapa daerah seperti Kalimantan Timur.
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, dipastikan sudah terus membaik.
Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan lokasi, pemetaan jalur patroli strategis, dan menggalang dukungan dari pihak-pihak terkait.
Banyaknya titik panas yang selalu terpantu satelit ini disebabkan kondisi cuaca yang begitu panas dan angin kencang.
Kementerian Lingkungan Hidup mengeklaim hotspot di Provinsi Riau, berdasarkan data dari sistem Sipongi (semua satelit), periode 26 Juli 2025 tidak ada dalam kategori tinggi.
Kabut asap akibat karhutla mulai menyelimuti Kota Pekanbaru dalam beberapa hari terakhir.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved