Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa. Aksi nyaris ricuh saat mahasiswa merangsek ke dalam gedung rektorat. Aksi juga diwarnai pembakaran ban, dan blokir akses keluar masuk kampus.
Beginilah aksi demo ratusan mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan UKT bagi mahasiswa yang dinilai memberatkan. Sebelum menyuarakan aspirasinya, para mahasiswa mengelilingi gedung rektorat menabur bunga, sambil membawa keranda sebagai simbol matinya janji Rektor IAIN Kudus, yang berjanji tidak akan menaikkan biaya UKT selama periode menjabat.
Selain menyuarakan aspirasinya di depan gedung Rektorat, aksi juga diwarnai dengan menutup akses keluar masuk kampus, dengan membakar ban bekas. Aksi nyaris ricuh, saat para mahasiswa kesulitan menemui rektor kampus, dan merangsek memaksa masuk kedalam ruang gedung rektorat.
Baca juga : Protes di Bangladesh: Tuntutan Pengunjuk Rasa dan Tantangan Keamanan
Muhammad Azka, koordinator aksi demo mengatakan, dari grade satu sampai grade lima UKT mahasiswa alami kenaikan 200 ribu hingga 400 ribu di tahun 2024 ini. Ada beberapa tuntutan yang yang diajukan para mahasiswa, yakni transparansi serta pelibatan organisasi mahasiswa dalam menentukan grade dan besaran ukt. Pangkas UKT 50 persen bagi mahasiswa yang tidak mendapatkan mata kuliah lagi.
Menuntut rektor membuka data 5 persen penerima UKT grade satu dari total mahasiswa yang diterima. Perbaikan website IAIN Kudus, agar tak kembali diretas untuk judi online serta menagih rektor IAIN Kudus, yang menjanjikan tak akan menaikan UKT selama periode menjabat.
Sementara itu, Wakil Rektor Tiga IAIN Kudus, Kisbiyanto, mengatakan, Rektor IAIN Kudus tengah dinas luar. Poin poin tuntutan mahasiswa sudah diterima dan akan disampaikan kepada pimpinan, untuk selanjutnya disampaikan ke kementerian. Karena semua butuh proses.
Usai menyampaikan tuntutannya para mahasiswa, peserta demo akhirnya membubarkan diri. Namun demikian, jika tuntutannya tak dipenuhi dalam waktu satu minggu, para mahasiswa mengancam akan kembali melakukan aksi demo serta melumpuhkan aktivitas di sejumlah fakultas kampus.
(Z-9)
Bantuan beasiswa dari ICMI ini ditujukan bagi mahasiswa UICI yang memiliki potensi akademik tinggi namun menghadapi keterbatasan ekonomi.
Ada 10 tenant ZCorner di Universitas Wahid Hasyim Semarang yang siap melayani dan memanjakan lidah para mahasiswa.
Untar berharap seluruh proses yang dijalani dapat memberikan solusi yang paling tepat, berimbang, dan bertanggung jawab bagi semua pihak terkait.
Para mahasiswa ini akan melaksanakan berbagai program mulai 2-22 Februari 2026. Adapun pemberangkatan dilakukan dalam dua gelombang, pada 2 dan 11 Februari 2026.
Selain perpustakaan, UBM menghadirkan The UBM Immersive Design Lab sebagai ruang eksplorasi berbasis teknologi bagi mahasiswa Program Studi Desain Interaktif.
Pengalaman ini memberikan perspektif baru bagi mahasiswa mengenai budaya kerja profesional dan pentingnya integrasi tim legal dalam kesuksesan berbagai sektor bisnis.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved