Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PENDIRI dan Pengurus Komnas Pengendalian Tembakau dan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan larangan penjualan rokok ketengan memiliki manfaat jangka panjang secara ekonomi dan kesehatan masyarakat. Sebab, Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) rumah tangga miskin justru uang dan pendapatannya lebih banyak dibelikan rokok, daripada untuk beli lauk pauk (protein hewani).
"Ini tentu fenomena yang tragis. Jadi ketentuan ini secara sosiologis sebagai wujud kebijakan yang pro poor, pro terhadap masyarakat miskin," ujar Tulus.
Baca juga : Pakar: Atasi Penyakit Jantung dengan Preventif, bukan Kuratif
Dari sisi kesehatan, imbuh dia, tingginya konsumsi rokok menjadi pencetus utama terhadap prevalensi penyakit tidak menular seperti jantung koroner, kanker, stroke, bahkan diabetes melitus.
Oleh karena itu, larangan penjualan rokok secara ketengan menurutnya merupakan kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan karena punya landasan filosofis, normatif, dan sosiologis yang relevan.
"Masyarakat seharusnya mendukung dan berterima kasih dengan kebijakan ini," cetusnya.
"Ending dari ketentuan ini diharapkan bisa menjadi pendorong yang positif untuk mewujudkan generasi emas yang ditargetkan pemerintah pada 2045," pungkasnya. (ind)
Menurut data Kementerian Kesehatan, 75% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM), serangan jantung dan strok.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, mengatakan bahwa kandungan gula garam dan lemak pada (GGL) pada makanan yang dikonsumsi ditengarai menjadi salah satu penyebab obesitas pada anak.
Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2021, 10 penyebab kematian teratas menyumbang 39 juta kematian, atau 57% dari total 68 juta kematian di seluruh dunia.
Prioritas kesehatan nasional saat ini menyasar pada pengendalian penyakit tidak menular.
Kemenkes dan AstraZeneca dalam penanganan penyakit tidak menular (PTM), seperti diabetes, kanker, asma, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), infeksi virus RSV, penyakit ginjal kronis.
Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
Lembaga Riset dan Data Analisis Sigmaphi 118,73 juta orang atau 42,9% penduduk Indonesia pada tahun 2023 hidup dalam kondisi tidak layak.
Di balik keindahan alamnya yang memukau dan semangat masyarakatnya yang tak kenal lelah, Gorontalo masih bergulat dengan dua "luka" kronis: kemiskinan dan kesenjangan
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved