Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PENDIRI dan Pengurus Komnas Pengendalian Tembakau dan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan larangan penjualan rokok ketengan memiliki manfaat jangka panjang secara ekonomi dan kesehatan masyarakat. Sebab, Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) rumah tangga miskin justru uang dan pendapatannya lebih banyak dibelikan rokok, daripada untuk beli lauk pauk (protein hewani).
"Ini tentu fenomena yang tragis. Jadi ketentuan ini secara sosiologis sebagai wujud kebijakan yang pro poor, pro terhadap masyarakat miskin," ujar Tulus.
Baca juga : Pakar: Atasi Penyakit Jantung dengan Preventif, bukan Kuratif
Dari sisi kesehatan, imbuh dia, tingginya konsumsi rokok menjadi pencetus utama terhadap prevalensi penyakit tidak menular seperti jantung koroner, kanker, stroke, bahkan diabetes melitus.
Oleh karena itu, larangan penjualan rokok secara ketengan menurutnya merupakan kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan karena punya landasan filosofis, normatif, dan sosiologis yang relevan.
"Masyarakat seharusnya mendukung dan berterima kasih dengan kebijakan ini," cetusnya.
"Ending dari ketentuan ini diharapkan bisa menjadi pendorong yang positif untuk mewujudkan generasi emas yang ditargetkan pemerintah pada 2045," pungkasnya. (ind)
Berbagai penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, kanker, hingga gagal ginjal kini semakin banyak ditemukan pada kelompok usia produktif.
“Cakupannya yang tahun lalu dilakukan di puskesmas dan sekolah, tahun ini kita mau lakukan di tempat kerja. Termasuk DPR RI,”
Food Policy Fellowship 2025 yang diselenggarakan oleh Pijar Foundation bekerja sama dengan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, resmi ditutup.
Jakarta membutuhkan langkah terstruktur untuk menekan peningkatan obesitas dan diabetes.
Para ahli kesehatan, termasuk Kementerian Kesehatan RI, secara tegas memperingatkan bahwa kurangnya gerakan merupakan pintu gerbang menuju penyakit tidak menular (PTM)
Obesitas dan diabetes, dua penyakit kardiovaskular yang semakin meningkat di Indonesia, tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan beban sosial dan ekonomi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
BPS mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved