Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
BUTUH gerak bersama untuk memastikan kebijakan pengendalian kanker payudara di tanah air dapat diimplementasikan dengan baik dan benar, serta berkelanjutan.
"Menjadikan pengendalian kanker payudara salah satu target prioritas kesehatan nasional adalah sebuah keniscayaan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/6).
Pernyataan itu disampaikan Lestari secara daring saat menjadi keynote speaker pada Webinar Pelatihan Advokasi Kanker Payudara dengan tema
Membangun Peran Strategis Organisasi Pasien/LSM dalam Penyusunan dan Implementasi Kebijakan, yang diselenggarakan Forum Advokasi Kanker Payudara Indonesia, pada Rabu (4/6).
Hadir pada acara tersebut antara lain dr Siti Nadia Tarmizi MEpid (Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular /P2PTM Kemenkes RI), Linda Agum Gumelar (Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia /YKPI), dan Prof Dr dr Soehartati A Gondhowiardjo, SpOnkRad (K) (Koordinator Pelayanan Kanker Terpadu RSCM & Guru Besar FKUI).
Apalagi, ujar Lestari, prioritas kesehatan nasional saat ini menyasar pada pengendalian penyakit tidak menular.
Sehingga, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, kita dapat berharap pengendalian kanker payudara mendapat perhatian serius untuk menjadi prioritas.
Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mengungkapkan, saat ini Indonesia menghadapi kasus dan angka kematian akibat kanker payudara yang terus meningkat.
Sementara itu, tambah dia, pemerintah pada 2030 menargetkan sejumlah capaian seperti eliminasi kanker leher rahim, pengurangan kasus kematian dini akibat penyakit tidak menular, dan peningkatan akses serta kualitas layanan kanker.
Diakui Rerie, untuk merealisasikan sejumlah target itu sejumlah elemen masyarakat sudah bergerak dengan berbagai kegiatan mulai dari menyosialisasikan deteksi dini kanker hingga mengadvokasi masyarakat.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat bersama-sama mendorong pemerintah serta pengambil keputusan agar segera menetapkan kebijakan pengendalian kanker sebagai prioritas, dengan tidak mengesampingkan masalah-masalah lain yang ada. (I-3)
Studi terbaru The Lancet Oncology mengungkap ketimpangan tragis, angka kematian kanker payudara turun di negara maju, namun melonjak hampir 100% di negara miskin.
DIREKTUR Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) , Siti Nadia Tarmizi, memaparkan urgensi perbaikan sistem deteksi dini kanker payudara.
Kanker payudara masih jadi kasus tertinggi pada perempuan. Simak 8 langkah alami berbasis bukti ilmiah untuk menurunkan risiko, mulai dari olahraga hingga deteksi dini rutin.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau seluruh perempuan Indonesia berusia di atas 30 tahun untuk memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk cegah kanker payudara.
Insinyur Katie Weimer kembangkan teknologi biotissue cetak 3D untuk rekonstruksi payudara. Solusi alami tanpa risiko implan industri bagi penyintas kanker.
Ketika diuji di laboratorium pada sel kanker payudara, senyawa ini banyak masuk dan terakumulasi di sel kanker payudara yang memiliki reseptor estrogen positif.
PREVALENSI obesitas nasional pada penduduk berusia sekitar 18 tahun di Indonesia mengalami peningkatan. Angka ini naik dari 21,8% pada tahun 2018 menjadi 23,4% pada tahun 2023.
Penyakit Tidak Menular (PTM) kini mengintai usia produktif. Kenali gejala, data terbaru 2026, dan panduan deteksi dini untuk menjaga produktivitas masa depan.
Berbagai penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, kanker, hingga gagal ginjal kini semakin banyak ditemukan pada kelompok usia produktif.
“Cakupannya yang tahun lalu dilakukan di puskesmas dan sekolah, tahun ini kita mau lakukan di tempat kerja. Termasuk DPR RI,”
Food Policy Fellowship 2025 yang diselenggarakan oleh Pijar Foundation bekerja sama dengan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, resmi ditutup.
Jakarta membutuhkan langkah terstruktur untuk menekan peningkatan obesitas dan diabetes.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved